Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mengadakan sosialisasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Tahun 2025 guna meningkatkan pemahaman dan efektivitas pengelolaan anggaran daerah. Acara yang berlangsung pada Selasa (04/02/2025) ini dilaksanakan di Hotel Fugo Samarinda.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh seluruh anggota DPRD Kukar serta sejumlah pejabat terkait dari Pemerintah Kabupaten Kukar. Sosialisasi ini juga melibatkan narasumber dari berbagai instansi yang memiliki kompetensi, di antaranya Kepala Bappeda Pemkab Kukar dan perwakilan dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemkab Kukar.
Plt. Ketua DPRD Kukar, Junadi, menegaskan bahwa SIPD merupakan alat yang sangat penting dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.
Ia juga menekankan bahwa pemahaman yang baik tentang sistem ini akan mempermudah DPRD Kukar dalam menjalankan fungsi pengawasan anggaran secara lebih efektif dan transparan.
“Kami ingin memastikan bahwa seluruh anggota DPRD Kukar memahami bagaimana cara kerja SIPD, sehingga nantinya bisa lebih optimal dalam mengawasi perencanaan dan realisasi anggaran di setiap SKPD yang menjadi mitra kerja DPRD. Dengan adanya sistem ini, kita bisa memantau bagaimana anggaran daerah dikelola dengan lebih akurat dan terintegrasi,” ujar Junadi.
Sementara itu, Kepala Bappeda Pemkab Kukar dalam pemaparannya menjelaskan bahwa SIPD tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan anggaran, tetapi juga sebagai sistem yang mengintegrasikan data pembangunan daerah secara menyeluruh.
Ia menambahkan bahwa dengan penggunaan SIPD, penyusunan rencana pembangunan daerah dapat lebih terstruktur dan berbasis data yang valid.
Selain pemaparan materi, dalam sosialisasi ini juga dilakukan sesi tanya jawab dan diskusi interaktif. Para anggota DPRD Kukar diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan serta kendala yang mungkin dihadapi dalam implementasi SIPD.
Beberapa anggota DPRD Kukar mengungkapkan harapan agar sistem ini dapat semakin diperbaiki dan lebih mudah digunakan dalam pengawasan penggunaan anggaran daerah.
Junadi berharap agar seluruh anggota DPRD Kukar benar-benar memahami manfaat dari sistem ini dan mampu menggunakannya secara maksimal dalam menjalankan fungsi legislatif, terutama dalam pengawasan anggaran.
“Mudah-mudahan kegiatan ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan dalam pengawasan anggaran di Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara ke depan. Dengan SIPD, kita ingin memastikan bahwa anggaran daerah benar-benar digunakan secara efektif dan tepat sasaran demi kemajuan pembangunan Kukar,” pungkasnya.
Sosialisasi SIPD ini menjadi langkah penting dalam meningkatkan transparansi dan efektivitas pengelolaan anggaran di Kukar.
Dengan adanya sistem yang lebih terintegrasi, diharapkan pembangunan daerah dapat berjalan lebih optimal dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. []
Penulis: Anggi Triomi | Penyunting: Nistia Endah Juniar Prawita
