Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) menegaskan, kualitas pendidikan tidak boleh hanya diukur dari keberadaan program pendidikan gratis atau Gratispol. DPRD menekankan, perhatian terhadap infrastruktur sekolah dan kualitas tenaga pendidik juga harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah.
Hal ini disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, usai mengikuti rapat dengar pendapat di Gedung E DPRD Kaltim, Selasa (02/09/2025). Ia mengungkapkan, masih banyak sekolah di Kaltim yang kondisinya memprihatinkan, sehingga perlu perhatian lebih dari pemerintah. “Masih ada beberapa sekolah yang kondisinya belum layak, bahkan masih menggunakan bangunan kayu. Itu yang sebenarnya kami maksudkan,” ujarnya.
Menurut Darlis, pelaksanaan Gratispol harus berjalan seiring dengan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan. Program gratis memang penting untuk meringankan beban masyarakat, tetapi jika fasilitas pendidikan tidak memadai, tujuan meningkatkan mutu pendidikan akan sulit tercapai.
“Dengan adanya APBD dan program Gratispol ini, jangan sampai fokus hanya pada biaya gratis saja, sementara sarana pendidikan yang belum layak dibiarkan begitu saja,” jelasnya.
Ia menegaskan, mutu pendidikan yang baik hanya bisa tercapai apabila tiga aspek berjalan beriringan: pembiayaan, kualitas infrastruktur, dan kompetensi tenaga pengajar.
“Kualitas pendidikan itu bukan hanya soal biaya yang gratis, tapi juga menyangkut kualitas infrastrukturnya, termasuk kualitas tenaga pengajar dan tenaga pendidikan,” tegas Darlis.
DPRD Kaltim menekankan bahwa pembangunan sumber daya manusia harus dipandang secara menyeluruh. Program pendidikan gratis memang meringankan beban keluarga, tetapi tanpa fasilitas yang memadai dan guru yang berkualitas, efektivitas program akan terbatas.
“Pesan kami sejak awal, jangan sampai Gratispol justru mengabaikan fakta bahwa masih banyak sarana pendidikan yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan, termasuk peningkatan kualitas guru,” pungkasnya.
Darlis juga mendorong pemerintah provinsi untuk menyusun kebijakan pendidikan yang seimbang. Selain memastikan biaya sekolah benar-benar gratis, alokasi APBD perlu diarahkan untuk rehabilitasi gedung sekolah, penyediaan sarana pendukung belajar, serta peningkatan kapasitas tenaga pengajar.
Dengan pendekatan menyeluruh ini, anak-anak Kaltim diharapkan tidak hanya menikmati sekolah gratis, tetapi juga mendapatkan pendidikan berkualitas di lingkungan yang layak dan didukung tenaga pendidik profesional. DPRD menilai, investasi pada infrastruktur dan kualitas guru sama pentingnya dengan pembebasan biaya sekolah.
Selain itu, DPRD mengingatkan pentingnya evaluasi berkala terhadap program pendidikan. Program Gratispol harus dikontrol agar tidak hanya menjadi simbol biaya gratis, melainkan juga mendorong pencapaian mutu pendidikan yang optimal di seluruh wilayah Kaltim.
“Tujuan akhir dari semua program pendidikan adalah menghasilkan generasi yang kompeten, kreatif, dan mampu bersaing. Tanpa fasilitas dan guru yang memadai, program apapun akan sulit mencapai sasaran,” kata Darlis.
Dengan pendekatan ini, DPRD Kaltim berharap pemerintah daerah mampu menghadirkan pendidikan yang berkualitas, adil, dan merata bagi seluruh anak didik, sekaligus memastikan bahwa program pendidikan gratis tidak menjadi beban administrasi semata, tetapi benar-benar berdampak positif bagi generasi muda Kaltim. [] ADVERTORIAL
Penulis: Rifky Irlika Akbar | Penyunting: Rasidah
