DPRD Minta Pemprov Tangani Abrasi Maratua

SAMARINDA – Permasalahan abrasi di kawasan pesisir Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menjadi sorotan. Kali ini, perhatian tertuju pada kondisi mengkhawatirkan di Tanjung Harapan, Pulau Maratua, Kabupaten Berau. Abrasi yang semakin parah mengancam tidak hanya daratan, tetapi juga sumber kehidupan dan ketersediaan air bersih masyarakat setempat.

Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Husin Djufri, mengungkapkan keprihatinannya atas fenomena alam tersebut yang dinilainya sudah berada di ambang krisis lingkungan. Ia menyebut abrasi di Tanjung Harapan telah menyebabkan garis pantai tergerus hingga mendekati satu kilometer, mengancam keberlanjutan hidup warga setempat.

“Di Tanjung Harapan, sumber airnya Pulau Maratua, tapi abrasinya luar biasa. Saya perkirakan sudah hampir satu kilometer garis pantainya tergerus dan solusinya mungkin reklamasi yang benar, karena disitulah pusat kehidupan mereka,” ujar Husin kepada awak media, Jumat (11/07/2025) di Samarinda.

Sebagai daerah yang masuk dalam Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Pulau Maratua seharusnya mendapatkan prioritas dalam hal perlindungan wilayah pesisir dan penguatan infrastruktur. Namun hingga kini, Husin menilai penanganan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur belum menunjukkan langkah konkret dan terfokus. “Kalau program di Maratua belum ada, khususnya di Tanjung Harapan sangat perlu, karena itu sumber kehidupan warga dan para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah semua di sana,” katanya menekankan.

Ia juga menyoroti lemahnya kehadiran pemerintah daerah dalam menangani wilayah kepulauan yang justru memiliki potensi ekonomi dan pariwisata yang besar. Menurutnya, tanpa program yang berkelanjutan dan terstruktur, wilayah seperti Maratua akan semakin tertinggal dan rawan bencana ekologis.

“Kami akan dorong agar dukungan provinsi tidak hanya datang sekali, tapi terstruktur dan terjadwal. Terutama untuk wilayah kepulauan yang selama ini cenderung tertinggal dalam hal infrastruktur dan aksesibilitas,” tegas politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.

Husin juga menjelaskan bahwa dampak abrasi tidak hanya sebatas penyusutan daratan, tetapi juga berisiko mencemari sumber air tawar di pulau tersebut. Intrusi air laut ke dalam tanah dapat menyebabkan air bersih tercemar, dan dalam jangka panjang membuat kehidupan masyarakat tidak lagi layak.

“Kalau abrasi ini terus dibiarkan, bukan hanya air bersih yang hilang, tapi juga masa depan masyarakat di Maratua,” tutup wakil rakyat dari daerah pemilihan Kabupaten Berau, Kutai Timur, dan Bontang tersebut. Kondisi ini menjadi pengingat bahwa perlindungan lingkungan di wilayah kepulauan tidak bisa ditunda. DPRD berharap, Pemprov Kaltim segera merumuskan kebijakan tanggap bencana berbasis ekologi dan infrastruktur adaptif, terutama bagi daerah yang memiliki keterbatasan akses, namun nilai strategis yang tinggi. []

Penulis: Guntur Riyadi | Penyunting: Rasidah