Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA – Intensitas hujan tinggi dalam beberapa hari terakhir kembali menimbulkan banjir di sejumlah wilayah Kota Samarinda, termasuk di SMP Negeri 24 yang berlokasi di Jalan Suryanata. Kejadian banjir di sekolah ini bukan kali pertama terjadi, melainkan sudah berulang setiap kali hujan deras melanda.
Fenomena tersebut menjadi perhatian serius Komisi IV DPRD Kota Samarinda. Anggota Komisi IV, Anhar, menyoroti persoalan ini dengan tegas. Menurutnya, banjir yang menimpa fasilitas pendidikan seharusnya tidak lagi terjadi, mengingat alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan yang jumlahnya besar setiap tahun. “Semestinya tidak boleh ada yang seperti itu,” ujar Anhar saat ditemui di Kantor DPRD Kota Samarinda, Senin (08/09/2025) siang.
Ia menegaskan bahwa persoalan banjir di sekolah tidak bisa dibiarkan begitu saja, karena pemerintah telah mengalokasikan dana signifikan untuk pembangunan sarana dan prasarana pendidikan. “Anggaran juga bukan kali pertama ini besar, kemarin-kemarin juga gede anggarannya setiap tahun,” katanya.
Anhar menekankan, dengan besarnya anggaran, keluhan terkait banjir maupun permasalahan mendasar lainnya seharusnya dapat diminimalisir. “Dengan anggaran dan biaya yang begitu besar sebenarnya di dunia pendidikan, tidak ada lagi keluhan-keluhan itu, kalaupun ada toh persentasenya harus kecil,” ucapnya.
Politikus tersebut mengingatkan bahwa persoalan ini jangan hanya menjadi catatan, melainkan harus diikuti eksekusi nyata oleh pihak eksekutif yang memegang kendali penuh atas pengelolaan anggaran. “Jadi ini jangan cuman jadi catatan, eksekusinya ada eksekutif bukan legislatif,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa peran legislatif terbatas pada perencanaan, sedangkan pelaksanaan dan pengelolaan anggaran sepenuhnya berada di ranah eksekutif. “Pengelola dananya kan juga bukan di legislatif, pengelola uangnya di eksekutif,” ungkapnya.
Anhar menekankan kembali bahwa semua perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan berada di pihak eksekutif, sehingga mereka harus benar-benar bertanggung jawab. “Perencanaannya pembangunannya di legislatif tapi di eksekutif, semua di eksekutif,” ucapnya.
Selain itu, ia mengungkapkan bahwa Komisi IV DPRD Kota Samarinda, yang bermitra dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan, telah beberapa kali melakukan rapat dengar pendapat (RDP) untuk membahas persoalan banjir di sekolah. “Komisi IV yang bermitra dengan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan ini kita beberapa kali melakukan hearing, melakukan RDP dengan mereka, yah kita mengingatkan itu,” katanya.
Anhar menekankan, DPRD terus memberikan pengingat kepada dinas terkait agar serius menindaklanjuti persoalan infrastruktur sekolah maupun layanan publik lainnya. “Selalu kita ingatkan itu, karena itu seperti anomali cuaca, datang hujan banjir, datang panas kekeringan, tidak boleh lagi ada seperti itu sebenarnya,” pungkasnya. [] ADVERTORIAL
Penulis: Yus Rizal Zulfikar | Penyunting: Rasidah
