Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA – Gelombang kritik masyarakat terhadap lembaga eksekutif maupun legislatif belakangan semakin deras, terutama melalui media sosial. Banyak kebijakan yang dinilai merugikan rakyat, sehingga memicu aksi demonstrasi di berbagai daerah di Indonesia.
Fenomena ini turut menjadi perhatian Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Anhar. Ia menegaskan bahwa setiap pejabat publik harus siap berada dalam sorotan masyarakat karena posisinya membuat seluruh langkah mudah dipantau. “Kita ini pejabat-pejabat semuanya di tingkatan manapun, di institusi mana pun, kita ini diibaratkan ada di dalam aquarium, semua mata tertuju dengan kita,” ujarnya saat ditemui di Kantor DPRD Samarinda, Senin (08/09/2025).
Menurut Anhar, perkembangan teknologi informasi telah mempersempit ruang gerak pejabat. Setiap tindakan, baik dalam kapasitas pribadi maupun jabatan, kini bisa dilihat dan dikritisi publik secara langsung melalui media sosial. “Tindak tanduk kita pun semua dipantau sekarang,” katanya.
Ia menilai kritik masyarakat semestinya diterima sebagai bentuk kontrol sosial, bukan sebagai serangan pribadi. Kritik, kata dia, justru mendorong pejabat untuk melakukan evaluasi dan koreksi diri. “Kalau terjadinya itu introspeksi diri bagi semua termasuk kita di lembaga legislatif ini,” ucapnya.
Anhar mengingatkan koleganya di DPRD dan pejabat publik lainnya agar tidak arogan dan mengabaikan aspirasi rakyat. Sejarah, menurutnya, telah membuktikan bahwa banyak pemimpin kehilangan kekuasaan akibat gelombang perlawanan masyarakat. “Saya berkali-kali mengatakan jangan pernah melawan kehendak rakyat, jangan pernah,” tegasnya.
Ia mencontohkan sejumlah peristiwa tumbangnya pemimpin dunia yang digerakkan oleh kekuatan rakyat. “Cerita sejarah pemimpin di dunia ini, tidak sedikit pemimpin yang jatuh karena gerakan rakyat atau people power,” ungkapnya.
Anhar bahkan menyebut beberapa nama, mulai dari mantan Presiden Mesir Hosni Mubarak, Presiden Irak Saddam Hussein, hingga Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto. “Hosni Mubarak jatuh karena gerakan rakyat, Saddam Hussein jatuh karena gerakan rakyat, Soeharto jatuh karena gerakan rakyat, jadi itu sejarah yang tidak boleh dikesampingkan karena itu menjadi pengingat bagi kita semua,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa rakyat memiliki kedaulatan penuh sehingga tidak bisa dipermainkan oleh siapa pun, termasuk wakil rakyat. “Kalau rakyat sekarang jangan main-main, kita saling mengingatkan saja jangan main-main dengan rakyat, apalagi cuma wakil rakyat,” ujarnya.
Menurutnya, keberadaan DPRD tidak lain adalah amanah dari rakyat. Karena itu, setiap kebijakan maupun keputusan legislatif harus mencerminkan aspirasi masyarakat. “Sekarang rakyat yang berkehendak rakyat yang berdaulat, kita pun di sini hadir karena rakyat, atas nama rakyat,” katanya.
Anhar juga menyampaikan apresiasi terhadap masyarakat yang aktif menyampaikan kritik di berbagai kanal digital. Ia menilai hal itu menjadi pengingat berharga bagi para wakil rakyat agar tetap berpijak pada kepentingan publik. “Dewan Perwakilan Rakyat kita, sehingga kita yah introspeksi diri semua sekarang ini, saya sih menyambut baik semuanya itu karena mereka mengingatkan kita, menyadarkan kita,” tuturnya.
Di akhir keterangannya, ia menegaskan kembali pentingnya kritik publik sebagai penyeimbang kekuasaan. “Mungkin juga selama ini kita ada yang lupa diri, ada yang tidak tahu posisi kita selama ini sebagai wakil rakyat,” pungkasnya. [] ADVERTORIAL
Penulis: Yus Rizal Zulfikar | Penyunting: Rasidah
