Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda mendesak seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk meningkatkan penggalian potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini disampaikan Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, usai rapat paripurna evaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Samarinda tahun anggaran 2025 pada Rabu (14/5/2025).
“Pemerintah harus lebih optimal menaikkan pendapatan. Sektor pajak dan retribusi menjadi kunci utama, mengingat PAD saat ini masih bergantung pada Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Alokasi Umum (DAU),” tegas Deni. Ia menargetkan PAD Samarinda naik dari Rp800 miliar menjadi Rp1 triliun pada 2025 melalui peningkatan pemasukan dari kedua sektor tersebut.
DPRD juga memberikan catatan khusus kepada OPD dengan anggaran besar agar program kerja lebih tepat sasaran. “Hampir 80% OPD telah kami panggil dan beri masukan untuk memastikan program menyentuh kebutuhan masyarakat,” jelasnya. Deni menekankan pentingnya transparansi dan efisiensi penggunaan anggaran demi memaksimalkan dampak pembangunan.
Rekomendasi hasil rapat legislatif diharapkan ditindaklanjuti Pemkot Samarinda. “Kinerja pemerintah harus terarah, dan alokasi dana program harus jelas agar manfaatnya dirasakan langsung oleh warga,” tambah Deni.
Evaluasi ini menjadi langkah strategis menyikapi tantangan fiskal daerah. Saat ini, kontribusi PAD Samarinda hanya sekitar 20% dari total pendapatan daerah, sementara 80% masih bergantung pada transfer pusat. Optimalisasi pajak properti, retribusi pelayanan publik, serta pengawasan terhadap OPD diharapkan menjadi solusi peningkatan kemandirian keuangan daerah.
DPRD Samarinda memastikan akan terus memantau implementasi rekomendasi melalui fungsi pengawasan anggaran. Masyarakat juga diajak berperan aktif melaporkan temuan penyimpangan melalui saluran resmi untuk memastikan akuntabilitas pembangunan. []
Penulis: Muhammad Ikhsan | Penyunting: M. Reza Danuarta
