Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda menggelar rapat kerja bersama Wali Kota Samarinda Andi Harun untuk membahas sosialisasi program pembangunan tahun 2026 serta pemaparan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026. Pertemuan strategis tersebut berlangsung di ruang rapat utama kantor DPRD Samarinda pada Kamis (23/10/2025).
Rapat ini menjadi forum penting untuk membahas kondisi fiskal daerah yang tengah mengalami penyesuaian signifikan. Hal ini menyusul adanya pemotongan dana Transfer Ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang berdampak besar terhadap struktur APBD tahun depan. Jika sebelumnya anggaran mencapai Rp2,7 triliun, kini tersisa hanya sekitar Rp1,3 triliun.
Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, mengungkapkan bahwa pemotongan TKD tersebut berpengaruh signifikan terhadap postur keuangan daerah. Ia menjelaskan, APBD 2026 yang semula diproyeksikan mencapai Rp5,8 triliun kini diperkirakan hanya sekitar Rp4,5 triliun.
“Wali Kota menyampaikan bahwa prediksi TKD awal sebesar Rp2,7 triliun kini tersisa hanya Rp1,3 triliun. Artinya, perlu dilakukan mitigasi dan efisiensi agar roda pemerintahan tetap berjalan optimal,” ujar Rohim kepada awak media usai menghadiri rapat kerja tersebut.
Menurutnya, langkah efisiensi akan diterapkan pada berbagai sektor yang dinilai tidak berdampak langsung terhadap masyarakat. Penghematan anggaran dilakukan melalui pembatasan perjalanan dinas, pengurangan biaya konsumsi rapat, serta peninjauan ulang program kegiatan di setiap perangkat daerah.
“Berarti perlu melakukan efisiensi seperti perjalanan dinas kecuali untuk yang urgen, makan dan minum pada rapat-rapat ditiadakan, kemudian program dinas yang dibiayai kegiatan benar-benar berdampak terhadap kebutuhan masyarakat secara langsung,” katanya menegaskan.
Selain efisiensi, pemerintah kota juga akan berupaya mencari alternatif sumber pembiayaan melalui kerja sama dengan kementerian dan sektor swasta. Program rehabilitasi sekolah, misalnya, diharapkan dapat memperoleh dukungan dari Kementerian Pendidikan.
“Kami mendorong agar pemerintah kota aktif berkomunikasi dengan kementerian terkait dan menggandeng swasta untuk mendukung pembiayaan program prioritas,” jelas politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.
Lebih lanjut, DPRD juga meminta kepastian dari pemerintah kota agar Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap diberikan meskipun terjadi pemotongan TKD. Pemerintah memastikan bahwa hak-hak pegawai tidak akan terganggu akibat penyesuaian anggaran ini.
Selain itu, DPRD dan Pemkot Samarinda sepakat untuk meninjau ulang dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2026 yang telah dibahas sebelumnya. Penyesuaian dilakukan agar program pembangunan dapat tetap berjalan dengan fokus pada kebutuhan dasar masyarakat.
Program-program besar yang bersifat mercusuar atau belum mendesak kemungkinan akan ditunda sementara waktu. Pemerintah dan DPRD menegaskan bahwa anggaran akan lebih diarahkan untuk penanganan banjir, peningkatan layanan publik, serta pembangunan infrastruktur dasar yang menyentuh langsung kepentingan warga.
“Kami juga tadi minta jaminan soal TPP untuk ASN itu tetap diberikan, jadi tidak ada pemotongan sebagaimana yang dilakukan di daerah lain dan program mercusuar akan direview ulang. Fokus kami adalah pembangunan yang berdampak langsung bagi warga,” tutup Rohim. [] ADVERTORIAL
Penulis: Guntur Riyadi | Penyunting: Rasidah
