Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA – Persoalan distribusi bahan pangan, khususnya kebutuhan pokok, kembali menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda. Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, menegaskan bahwa hambatan distribusi yang belakangan muncul harus ditangani dengan langkah yang tepat dan terukur, bukan sekadar reaktif.
“Kita harus tahu dulu permasalahannya apa, distribusi terhambat karena apa, cuaca atau lain sebagainya atau ini kan cuaca lagi jelek-jelek juga atau ada masalah lain,” ujarnya saat ditemui di Kantor DPRD Kota Samarinda, Rabu (13/08/2025) sore.
Iswandi menekankan bahwa pemetaan masalah di lapangan merupakan langkah penting untuk merumuskan strategi penanganan yang efektif. Tanpa mengetahui sumber hambatan, kebijakan yang diterapkan bisa tidak tepat sasaran. “Kalau memang sudah tahu kita permasalahan di permasalahannya kalau memang karena permainan distributor atau agen, kita harus turun,” tegasnya.
Selain itu, ia menambahkan bahwa jika hambatan distribusi bukan disebabkan praktik spekulasi atau permainan harga, pemerintah kota wajib mencari solusi alternatif. “Tapi kalau masalahnya bukan itu, kita harus cari solusinya, bagaimana Pemerintah Kota bisa menanggulangi masalah itu,” lanjutnya.
Menurut Iswandi, keterlibatan pemerintah sangat penting untuk memastikan distribusi tetap berjalan lancar, terutama saat hambatan muncul akibat cuaca atau kendala teknis yang tidak disengaja. Ia menekankan pemerintah harus hadir sebagai penjamin ketersediaan kebutuhan pokok bagi masyarakat.
Salah satu langkah konkret yang diusulkan adalah melibatkan lembaga atau perusahaan milik daerah dalam proses distribusi. “Kita libatkan varian niaga untuk menjadi distributor langsung atau BUMD-BUMD milik Pemkot yang ada,” jelasnya.
Dengan peran aktif Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), rantai distribusi bisa dipersingkat sehingga harga di tingkat konsumen tetap stabil dan terjangkau. Langkah ini diharapkan mampu meminimalkan dominasi pihak ketiga yang berpotensi memanfaatkan kondisi pasar untuk keuntungan sendiri.
Koordinasi antarinstansi juga dianggap krusial. Menurut Iswandi, jika koordinasi berjalan baik, hambatan bisa diantisipasi lebih cepat sehingga pasokan tidak terganggu, sekaligus menjaga stabilitas harga dan mencegah gejolak di pasar yang berdampak langsung pada masyarakat.
Ia menegaskan kembali bahwa keterlibatan pemerintah melalui BUMD merupakan solusi jangka panjang untuk memastikan distribusi bahan pokok tetap terkontrol dan stok aman di pasaran, tanpa sepenuhnya bergantung pada agen atau distributor.[] ADVERTORIAL
Penulis: Yus Rizal Zulfikar | Penyunting: Rasidah
