Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA – Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda, Samri Shaputra, menyampaikan pandangannya terkait penerapan skema parkir berlangganan yang saat ini tengah menjadi perhatian Pemerintah Kota Samarinda. Ia menilai, kebijakan ini merupakan langkah strategis untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor perparkiran serta meminimalkan kebocoran setoran yang selama ini terjadi di lapangan.
“Jadi gini sebenarnya ya benar kalau untuk meningkatkan PAD ini efektif, karena ini akan mengurangi kebocoran,” ujar Samri Shaputra saat ditemui di Kantor DPRD Kota Samarinda, Selasa (5/8/2025) pagi.
Menurut Samri, selama ini PAD dari sektor parkir tidak pernah mencapai target yang diharapkan, salah satunya akibat maraknya kebocoran dalam sistem setoran. Oleh karena itu, ia memandang bahwa sistem pembayaran parkir di muka melalui skema langganan dapat menciptakan kontrol yang lebih baik terhadap pemasukan daerah dan sekaligus mengurangi praktik parkir liar. “Selama ini kan permasalahan kita di parkir itu tidak mencapai target, setoran PAD kita terlalu banyak kebocoran, dengan skema ini kebocoran itu akan minim, karena sudah bayar di muka dan sehingga ini bisa meminimalisir terkait parkir liar,” katanya.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya komitmen dari seluruh pihak, terutama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, dalam mengawal pelaksanaan skema ini agar berjalan maksimal di lapangan. “Semua memang harus serius, nggak bisa kita ini hanya menghimbau apa segala macam, penegak hukum terutama yang punya OPD terkait, ya betul-betul serius turun ke lapangan,” tegasnya.
Samri juga mengingatkan bahwa upaya memberantas parkir liar tidak bisa hanya mengandalkan imbauan semata, melainkan perlu adanya tindakan konkret dan konsisten dari aparat terkait. “Nggak bisa kalau hanya sekadar diimbau,” ujarnya.
Ia turut menyoroti faktor sosial yang menyebabkan juru parkir liar sulit diberantas. Menurutnya, banyak di antara mereka menjadikan aktivitas tersebut sebagai mata pencaharian utama, sehingga tetap bertahan meskipun menghadapi risiko penertiban. “Ini yang juru parkir-juru parkir liar ini mereka kan sudah bicara masalah makan, orang kalau sudah masalah makan apapun dia akan melakukan,” katanya.
Samri menambahkan, ketika kebutuhan hidup menjadi alasan utama, maka segala kemungkinan bisa saja terjadi, bahkan hingga tindakan kriminal. “Jangan kan ada juru parkir liar, mencuri pun dia lakukan, membunuh bisa dia lakukan, termasuk kayak begal itu, apa motivasinya begal itu melakukan kan itu kan urusan perut itu. Kan begitu,” pungkasnya. []
Penulis: Yus Rizal Zulfikar | Penyunting: Rasidah
