Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA – Rencana pembangunan marka zebra cross di Jalan Ir H Juanda, tepatnya di depan SMA Negeri 5, SMA Negeri 3, dan SMP Negeri 4 Samarinda, hingga kini belum dapat direalisasikan. Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda menyebutkan bahwa anggaran dan kesiapan teknis sebenarnya sudah tersedia, namun pelaksanaannya masih menunggu persetujuan dari pemerintah pusat.
Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda, Abdul Rohim, menanggapi kondisi tersebut dengan menekankan bahwa faktor keselamatan harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap kebijakan transportasi. Ia menilai, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda seharusnya menyiapkan zebra cross terlebih dahulu sebelum melakukan pembongkaran Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di kawasan tersebut.
“Intinya, jangan sampai kebijakan diambil tapi justru mengorbankan keselamatan masyarakat, apalagi anak-anak sekolah. Itu yang utama, jangan JPO dibongkar dengan alasan ternyata tidak dipakai namun solusi alternatif belum disiapkan,” ujar Rohim kepada awak media saat ditemui di Samarinda, Sabtu (04/10/2025).
Rohim menjelaskan, alternatif zebra cross juga belum tentu cukup menjamin keamanan karena efektivitasnya masih dipertanyakan. Selain itu, rencana tersebut belum mendapat persetujuan dari pemerintah pusat, mengingat Jalan Ir H Juanda merupakan jalan nasional dengan tingkat lalu lintas yang tinggi.
“Zebra cross kadang tidak efektif. Pengendara tetap melaju meski ada penyeberang dan itu harus dikaji untuk memastikan bahwa faktor keselamatan itu menjadi yang utama, sehingga setiap kebijakan harus diiringi dengan antisipasi,” kata Rohim.
Ia menambahkan, jika zebra cross hendak dibangun di depan tiga sekolah tersebut, sebaiknya disertai fasilitas tambahan berupa pelican crossing, yaitu lampu penyeberangan yang dapat diaktifkan saat dibutuhkan. Menurutnya, para pelajar dan masyarakat lebih memilih menyeberang melalui zebra cross daripada menggunakan JPO.
“Saya menilai solusi terbaik adalah zebra cross yang dipadukan dengan pelican crossing, lampu penyeberangan yang bisa diaktifkan saat dibutuhkan, karena membangun lagi jembatan penyeberangan dalam sejarahnya JPO ini sepertinya tidak terlalu disukai untuk menjadi opsi,” tutur Rohim.
Rohim juga berharap Dishub Samarinda segera berkoordinasi dan mendesak pemerintah pusat untuk memberikan persetujuan pembangunan pelican crossing tidak hanya di depan SMA Negeri 5, SMA Negeri 3, dan SMP Negeri 4, tetapi juga di seluruh sekolah yang berada di tepi jalan raya.
“Berharap sebaiknya pelican crossing ada di seluruh zona sekolah, kalau sudah dengan begitu nanti kendaraan akan berhenti karena melihat isyarat lampu dan bunyi alarm peringatan,” tutup politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu. [] ADVERTORIAL
Penulis: Guntur Riyadi | Penyunting: Rasidah
