Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA – Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, menyoroti keterbatasan fasilitas layanan kesehatan di Samarinda dalam menangani kasus penyakit menular, khususnya tuberkulosis (TB) dan HIV. Menurutnya, peningkatan jumlah kasus penyakit menular tersebut belum diimbangi dengan kesiapan infrastruktur kesehatan yang memadai.
“Kesiapan kita, misalnya kita menyiapkan rumah sakit yang ada ruang isolasi untuk TB atau HIV itu kan terbatas, ya,” ujar Sri Puji saat ditemui di Kantor DPRD Kota Samarinda, Senin (28/07/2025).
Ia menjelaskan bahwa rumah sakit umum daerah hingga rumah sakit swasta belum sepenuhnya mampu menyediakan ruang isolasi yang layak untuk pasien TB dan HIV. Bahkan jika tersedia, kapasitasnya masih sangat terbatas.
“Apalagi rumah sakit umum daerah, rumah sakit swasta, rumah sakit daerah saja kita belum bisa menyiapkan itu, ada tapi sedikit, misalnya satu ruangan paling lima bed gitu ya,” katanya.
Sri Puji menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas ruang isolasi, mengingat jumlah kasus TB dan HIV di Kota Samarinda tergolong tinggi. Menurutnya, penyediaan fasilitas isolasi yang mencukupi akan sangat membantu dalam menekan laju penyebaran penyakit menular tersebut.
“Harus dengan pasien-pasien TB atau HIV yang di Kota Samarinda banyak, harusnya kita siapkan lebih banyak ruang isolasi mungkin berapa kamar, dengan berapa bed, gitu, HIV juga seperti itu,” tegasnya.
Ia juga mengkritisi implementasi regulasi yang mengatur penanganan penyakit menular, termasuk undang-undang dan aturan turunannya, yang menurutnya masih sebatas formalitas di atas kertas.
“Nah, ini kan akhirnya seakan-akan apa yang menjadi kebutuhan kita, terkait dengan regulasi undang-undang sampai ke bawahnya tadi, aturan-aturan di bawahnya, itu seakan-akan hanya di atas kertas,” ujar Sri Puji.
Lebih lanjut, ia menyoroti belum optimalnya pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan, khususnya yang berkaitan dengan penanganan TB dan HIV.
“Walaupun 12 SPM untuk pelayanan minimal kesehatan itu ada, di situ ada cantumkan TB HIV kalau nggak salah, sasaran SPM yang ke-11 sama 12, kalau nggak salah, ya,” tambahnya.
Sri Puji juga menilai terbatasnya anggaran menjadi penghambat utama dalam pemenuhan target pelayanan kesehatan tersebut. “Itu pendanaannya kecil-kecil, harusnya dengan HIV dan TB tinggi, apalagi banyak temuan baru karena deteksi dininya kan dijalankan,” pungkasnya. [] ADVERTORIAL
Penulis : Yus Rizal Zulfikar | Penyunting: Rasidah
