Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
KUTAI KARTANEGARA – HINGGA saat ini, Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) masih menghadapi masalah besar terkait perbedaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Staf Ahli Bidang Pemerintah dan Kesra Pemkab Kukar Didi Ramyadi menjelaskan, saat ini Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah fokus melakukan pemutakhiran DTKS sebelum tahun 2024 mendatang.
Dia mengungkapkan, persoalan selisih data di DTKS memang tak dapat dipungkiri. Pasalnya adanya pendatang, warga yang keluar dari wilayah kukar hingga yang meninggal dunia terkadang tak dilaporkan sehingga datanya masih ada tapi orang yang masuk DTKS tak berada di wilayah Kukar.
“Oleh sebab itu saat kami sangat konsen untuk persoalan tersebut, bahkan Bapak Bupati Edi Damansyah sering memanggil kepala OPD terkait untuk melakukan percepatan persoalan DTKS ini,” kata Didi Ramyadi kepada awak media usai menghadiri Focus Graoup Discussion (FGD) terkait Padu Serasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Tingkat Kabupaten, di Ruang Serbaguna Kantor Bupati Kukar, Tenggarong, Senin (04/12/2023).
Didi juga menyampaikan bahwa jumlah bantuan sosial yang akan ditingkatkan oleh Pemerintah Kabupaten Kukar di tahun 2024 mendatang akan sebanding dengan anggaran APBD-murni Kukar yang lebih besar.
“Sampai saat ini proses pemutakhiran data berjalan, harapan kami DTKS ini bisa segera rampung. sehingga kedepan bantuan sosial yang akan di keluarkan bisa tepat sasaran mengenai warga Kukar yang memang seharusnya menerima,” tandasnya. []
Penulis: Jemi Irlanda Haikal | Penyunting : Agus P Sarjono
