Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) menyatakan dukungan penuh terhadap program nasional Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah pusat. Namun, hingga pertengahan tahun 2025, pelaksanaan program tersebut di wilayah Kaltim masih terkendala persoalan kesiapan lahan yang belum memenuhi standar pembangunan.
Sekolah Rakyat merupakan inisiatif pendidikan inklusif berasrama, khusus diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin. Seluruh kebutuhan siswa ditanggung oleh negara, mulai dari kebutuhan dasar hingga pendidikan formal dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Setiap unit sekolah diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp200 miliar yang sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah pusat.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Kaltim, Andi Muhammad Ishak, menyebutkan bahwa salah satu usulan lokasi pembangunan di kawasan Bukit Biru, Kota Samarinda, telah diterima oleh Wakil Menteri Sosial RI. Namun, pembangunan belum bisa segera dilakukan.
“Usulan lahan di Bukit Biru untuk pembangunan Sekolah Rakyat sudah diterima Wakil Menteri Sosial,” ujar Andi saat diwawancarai secara resmi pada Selasa, (17/06/2025). “Namun, karena lahannya belum siap bangun dan masih dalam proses pematangan oleh PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) hingga akhir tahun, pelaksanaan rintisan oleh provinsi belum bisa dilakukan tahun ini,” lanjutnya.
Saat ini, alternatif lokasi pembangunan yang dinilai lebih memungkinkan adalah lahan milik Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda yang berada di sekitar SMA Negeri 16. Lahan tersebut dianggap lebih siap dari segi kontur tanah dan aksesibilitas. “Kementerian PUPR akan melakukan survei terhadap lahan di sekitar SMA 16. Jika memenuhi syarat teknis dan administratif, Gubernur akan mempertimbangkan menjadikannya sebagai lokasi permanen,” jelas Andi.
“Namun, kita juga harus mempertimbangkan keberadaan sekitar 800 siswa yang masih aktif belajar di SMA tersebut,” tambahnya. Pemerintah pusat menargetkan peluncuran nasional Sekolah Rakyat pada 14 Juli 2025. Sebanyak 100 unit sekolah direncanakan dibangun di berbagai daerah yang telah siap secara lahan dan infrastruktur dasar.
“Sekolah Rakyat ini sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah pusat. Modelnya adalah sekolah berasrama, gratis, dan mengusung pendidikan karakter yang kuat. Program ini tidak hanya mengentaskan kemiskinan melalui pendidikan, tetapi juga membentuk generasi muda yang tangguh,” ungkap Andi. Ia menegaskan bahwa Pemprov Kaltim sangat antusias mendukung program ini. Namun, pembangunan hanya dapat dilakukan apabila lahan yang disiapkan benar-benar memenuhi kriteria teknis, yakni siap bangun, datar, dan memiliki luas minimal 6 hektare. Jika persyaratan itu terpenuhi, maka lahan tersebut akan dihibahkan kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial.
“Kami mendukung penuh program ini dan berharap Sekolah Rakyat bisa dibuka dari tingkat SD hingga SMA. Jika lahannya sudah siap, akan kami serahkan ke pemerintah pusat, karena seluruh operasional dan sumber dayanya akan ditangani langsung oleh mereka,” pungkasnya. Saat ini, Pemprov Kaltim terus berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU) serta pemerintah kabupaten/kota guna mempercepat kesiapan lahan. Harapannya, Kaltim dapat turut serta dalam peluncuran nasional Sekolah Rakyat dan mendukung visi besar pengentasan kemiskinan melalui pendidikan. []
Penulis: Rifki Irlika Akbar | Penyunting: Rasidah | ADV Diskominfo Kaltim
