Dukungan Publik Merosot, Lee Jae Myung Lakukan Introspeksi

Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung meminta maaf setelah dukungannya turun ke 37 persen ketika pemerintah menghadapi persoalan ekonomi domestik dan tekanan dari Amerika Serikat.

SEOUL – Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung menghadapi tekanan politik dan ekonomi setelah tingkat dukungannya turun ke 37 persen, angka terendah sejak ia menjabat, di tengah persoalan ekonomi domestik dan meningkatnya tuntutan Amerika Serikat (AS) terhadap Seoul.

Penurunan dukungan itu mendorong Lee menggelar konferensi pers mendadak pada Jumat (18/09/2026). Dalam kesempatan tersebut, ia meminta maaf kepada masyarakat dan menyatakan akan melakukan introspeksi untuk mengembalikan agenda pemerintahannya ke jalur yang benar.

“Saya ingin memulai dengan menyampaikan permintaan maaf saya kepada orang-orang yang terus berjuang menjalani kehidupan sehari-hari mereka dalam keadaan sulit,” kata Lee dalam konferensi pers tersebut.

Lee mengakui pemerintahannya belum mampu merespons berbagai persoalan yang dirasakan masyarakat. Ia juga menyatakan perlu lebih memahami kondisi warga di tengah banyaknya agenda yang harus ditangani pemerintah.

“Saya terkejut dengan apa yang tampaknya merupakan gelombang kekecewaan dan kekhawatiran yang tiba-tiba dari publik. Tetapi setelah banyak merenung dan introspeksi diri, saya sampai pada satu kesimpulan bahwa rakyat selalu benar,” lanjut Lee.

Sebagaimana diberitakan CNN Indonesia, Jumat, (18/09/2026), hasil jajak pendapat yang dirilis sebelum konferensi pers menunjukkan tingkat dukungan terhadap Lee berada di angka 37 persen. Penurunan tersebut terjadi ketika pemerintah menghadapi sejumlah persoalan ekonomi di dalam negeri serta tekanan dalam hubungan dengan Washington.

“Kekurangan itu adalah kesalahan saya,” ujar Lee.

“Dihadapkan dengan begitu banyak tugas mendesak, saya terlalu bersemangat untuk maju dan gagal memahami sepenuhnya perasaan orang lain,” tambahnya.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian masyarakat adalah tingginya harga properti di Seoul. Di sisi lain, pertumbuhan industri kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) telah meningkatkan keuntungan perusahaan semikonduktor seperti SK Hynix dan Samsung Electronics, tetapi manfaat pertumbuhan tersebut dinilai belum banyak dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Lee sebelumnya telah melakukan perombakan besar-besaran kabinet sebagai respons terhadap merosotnya dukungan publik. Sejumlah menteri, termasuk menteri keuangan, pertahanan, dan kehakiman, diganti.

Penasihat kebijakan utama Lee, Kim Yong-beom, juga mengundurkan diri. Dalam surat pengunduran dirinya, Kim menyatakan pemerintah perlu mengarahkan perhatian bukan hanya pada “persentase pertumbuhan”, tetapi juga pada seberapa besar pertumbuhan tersebut berdampak terhadap kehidupan masyarakat.

Meski berbagai perubahan telah dilakukan, tingkat dukungan terhadap Lee belum menunjukkan peningkatan dalam survei terbaru.

Direktur Institut Penelitian Rakyat Korea Jeong Han-wool mengatakan Lee menghadapi risiko terdegradasi menjadi “presiden yang lemah dan tidak berdaya” jika tidak mampu memulihkan dukungan publik dan mempertahankan basis pendukungnya.

Menurut Jeong, kendali partai Lee di parlemen tidak serta-merta menghilangkan potensi kritik terhadap kebijakan pemerintah.

Tekanan terhadap Lee juga datang dari hubungan dengan AS. Pemerintahan Presiden AS Donald Trump sebelumnya mengecam Seoul terkait dugaan keengganan membantu membuka kembali Selat Hormuz serta menyoroti lambatnya kemajuan kesepakatan perdagangan dan investasi senilai US$350 miliar.

Di bidang keamanan, AS menempatkan sekitar 28.500 tentara di Korea Selatan untuk membantu menghadapi ancaman Korea Utara yang memiliki senjata nuklir. Namun, Trump membatalkan latihan militer gabungan yang telah lama direncanakan dengan Seoul. Ia menyebut hubungan dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un serta dugaan penolakan Seoul membantu menangani Iran sebagai bagian dari pertimbangannya.

Korea Selatan dan AS disebut hampir mencapai kesepakatan mengenai proyek investasi pertama. Namun, Seoul baru-baru ini meminta tambahan waktu untuk menyempurnakan kesepakatan tersebut.

Pada saat yang sama, pemerintahan Lee menjajaki sejumlah opsi untuk mendukung upaya membuka kembali Selat Hormuz. Jalur tersebut memiliki arti penting bagi Korea Selatan karena sebelum konflik pecah pada Februari, lebih dari 70 persen kebutuhan minyak negara itu diterima melalui jalur tersebut.

Rencana keterlibatan Seoul menghadapi penolakan di dalam negeri, terutama terkait kemungkinan pengiriman pasukan untuk membantu mengamankan jalur strategis tersebut.

Ekonom Bloomberg Economics Hyosung Kwon dan Adam Farrar menilai Seoul perlu memperhitungkan berbagai kepentingan secara bersamaan dalam menentukan langkah terkait Selat Hormuz.

“Misi apa pun akan mengharuskan Seoul untuk menyeimbangkan tuntutan AS dengan risiko pembalasan Iran, kesiapan militer di Semenanjung Korea, dan oposisi politik domestik,” kata Kwon dan Farrar dalam sebuah catatan.

“Pendekatan transaksional Trump terhadap aliansi berarti gesekan di satu bidang hampir pasti akan merembet ke isu-isu lain,” lanjut mereka.

Tekanan dari dalam negeri dan hubungan dengan Washington kini menjadi tantangan yang harus dihadapi Lee secara bersamaan. Pemerintahannya perlu merespons keluhan ekonomi masyarakat sekaligus menentukan langkah dalam isu perdagangan dan keamanan yang melibatkan AS. []

Redaksi 03