Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak boleh menghentikan jalannya pembangunan infrastruktur, khususnya proyek strategis seperti pembangunan jalan. Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh, memastikan bahwa meski anggaran dari pemerintah pusat berpotensi mengalami pemotongan atau penundaan, proyek-proyek penting tetap harus berjalan dengan skema bertahap.
Hal itu disampaikannya usai rapat kerja bersama mitra di Gedung E DPRD Kaltim, Senin (25/08/2025). Menurut Abdulloh, hingga saat ini belum ada keputusan resmi dari pemerintah pusat terkait besaran efisiensi anggaran. Meski demikian, DPRD menyiapkan langkah antisipatif agar pembangunan tetap berlanjut.
“Mengenai efisiensi anggaran, sampai saat ini besarannya belum ditetapkan undang-undang. Apakah nanti dalam bentuk penundaan bantuan keuangan pusat atau pemotongan, kita masih menunggu keputusan APBN. Jadi sementara ini kita tetap berjalan, sambil menunggu keputusan dari pusat. Kalau misalnya ada pengurangan atau penundaan dana transfer dari pusat, barulah akan kita sesuaikan,” ujarnya.
Salah satu isu yang mencuat adalah proyek pembangunan jalan di sejumlah wilayah Kaltim. Kepala Dinas PUPR Kaltim sebelumnya menyebut ada dua proyek jalan yang kemungkinan terdampak efisiensi. Menanggapi hal itu, Abdulloh menegaskan DPRD tidak menginginkan adanya penghentian total.
“Semangat DPRD adalah pembangunan tetap dilanjutkan, tidak boleh dihentikan total. Memang sampai hari ini keputusan resmi mengenai pengurangan anggaran belum ada, jadi kita belum tahu seberapa besar pengurangannya. Setelah ada kejelasan, barulah kita sesuaikan dengan program-program yang ada,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya adanya progres yang bisa dirasakan masyarakat, meski pembangunan dilakukan secara bertahap.
“Kami tidak ingin ada yang dikorbankan. Pembangunan harus tetap berjalan meskipun bertahap. Kalau 100 kilometer jalan direncanakan, maka bisa dimulai 50 kilometer atau 25 kilometer dulu. Yang penting ada progres nyata dan masyarakat melihat kinerja pemerintah provinsi, baik DPRD maupun eksekutif,” pungkasnya.
Komisi III DPRD Kaltim menegaskan bahwa sinergi antara legislatif dan eksekutif menjadi kunci agar efisiensi anggaran tidak berdampak negatif terhadap pembangunan infrastruktur. Dengan langkah bertahap, DPRD berharap pembangunan tetap berjalan sesuai target dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kaltim. [] ADVERTORIAL
Penulis: Rifki Irlika Akbar | Penyunting: Rasidah
