Ekti Imanuel: Koordinasi Kunci Hadapi Potensi Pemotongan DBH

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim mulai menggelar pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran 2026. Dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang berlangsung pada Selasa (02/09/2025), terungkap bahwa proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim tahun mendatang mencapai Rp20,3 triliun.

Meski demikian, angka tersebut belum mencerminkan kondisi fiskal yang sebenarnya. Hal ini dikarenakan adanya informasi bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat berpotensi dipangkas hingga 50 persen. Jika benar terealisasi, APBD Kaltim bisa berkurang cukup signifikan, dari Rp20,3 triliun menjadi sekitar Rp15 triliun.

Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, yang hadir dalam rapat menyatakan bahwa pembahasan KUA-PPAS merupakan tahap awal yang krusial dalam penyusunan APBD 2026. Menurutnya, rapat perdana lebih banyak membahas soal pendapatan daerah dan proyeksi keuangan yang akan dihadapi provinsi pada tahun mendatang.

“Hari ini kami menggelar rapat Badan Anggaran terkait KUA-PPAS 2026 yang berlangsung sekitar tujuh jam. Rapat pertama membahas soal pendapatan, dan tentu kami berharap bisa menemukan titik temu meski ada perbedaan pandangan dengan teman-teman yang lain,” ujar Ekti kepada awak media usai rapat di ruang E DPRD Kaltim.

Ekti menegaskan bahwa proyeksi APBD 2026 saat ini masih sebesar Rp20,3 triliun. Namun, adanya potensi pemotongan DBH oleh pemerintah pusat menjadi sorotan serius bagi penyusunan anggaran daerah.

“APBD 2026 disampaikan sebesar Rp20,3 triliun, tetapi ada informasi bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) dipotong 50 persen sehingga bisa saja turun menjadi sekitar Rp15 triliun. Kalau pemotongan itu benar terjadi, tentu akan cukup berat bagi kami,” jelasnya.

Dana Bagi Hasil menjadi komponen penting dalam pendapatan daerah karena bersumber dari pajak maupun penerimaan negara lain yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah. Bagi Kalimantan Timur, DBH memiliki peran strategis karena provinsi ini merupakan penghasil sumber daya alam utama Indonesia, termasuk batu bara dan minyak bumi.

Pemangkasan DBH sebesar 50 persen dikhawatirkan dapat mempengaruhi pembiayaan berbagai program prioritas daerah. Infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan masyarakat berpotensi mengalami hambatan akibat berkurangnya kapasitas fiskal.

Meski begitu, Ekti menyatakan DPRD Kaltim tetap berkomitmen untuk mencari solusi bersama Pemerintah Provinsi Kaltim agar program-program strategis tetap berjalan. Koordinasi lintas pihak, baik dengan eksekutif maupun pemerintah pusat, menjadi kunci dalam mengantisipasi risiko fiskal.

Selain itu, DPRD Kaltim membuka ruang untuk membahas alternatif sumber pendapatan daerah. Peningkatan potensi pajak, retribusi, serta pemanfaatan aset daerah disebut sebagai opsi yang bisa mengurangi risiko defisit akibat pemotongan DBH.

Rapat kerja Banggar dan TAPD dijadwalkan berlanjut dalam beberapa sesi berikutnya. Agenda mendatang meliputi pembahasan belanja daerah, penetapan prioritas pembangunan, serta strategi menghadapi dinamika fiskal nasional yang masih belum pasti.

Dengan situasi yang belum menentu, DPRD Kaltim berharap pemerintah pusat dapat memberikan kepastian alokasi DBH lebih awal, sehingga perencanaan APBD 2026 bisa dilakukan dengan matang. Kejelasan pendapatan dan belanja daerah menjadi penting agar program pembangunan dan layanan publik di Kaltim tetap berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.

Bagi warga Kalimantan Timur, hasil pembahasan APBD 2026 akan menentukan arah pembangunan daerah dan kualitas layanan publik. Kepastian anggaran menjadi kunci bagi tercapainya program-program prioritas yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. [] ADVERTORIAL

Penulis: Rifky Irlika Akbar | Penyunting: Rasidah