Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat sektor pertanian dan ketahanan pangan melalui langkah konkret di bidang pengelolaan sumber daya air. Salah satu wujud nyata dari upaya tersebut adalah pembangunan Embung Maluhu serta pelaksanaan Sidang Komisi Irigasi, yang keduanya menjadi bagian penting dari strategi Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kukar dalam mengelola air secara efisien, berkelanjutan, dan tepat sasaran.
Embung Maluhu yang dibangun oleh Dinas PU Kukar kini mulai memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya para petani di wilayah Maluhu. Infrastruktur yang diresmikan Bupati Kukar pada 24 April 2025 ini berfungsi sebagai penampung sekaligus sumber irigasi untuk areal persawahan di sekitar wilayah tersebut. Keberadaannya menjadi bukti konkret bahwa kebijakan pembangunan pemerintah daerah tidak hanya berorientasi pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat secara langsung.
Embung Manfaat Nyata
Kepala Dinas PU Kukar, Wiyono, menjelaskan bahwa embung tersebut telah dirancang sejak 2024 untuk mengantisipasi kebutuhan air saat musim kemarau. “Meskipun pembangunan finishing masih berjalan, embung sudah bisa dimanfaatkan untuk mengairi sawah masyarakat,” jelasnya.
Ia menambahkan, Embung Maluhu tidak hanya difungsikan sebagai infrastruktur irigasi, tetapi juga tengah disempurnakan dengan fasilitas pendukung. Rencana lanjutan meliputi pembangunan akses pejalan kaki menggunakan paving block, pembuatan jembatan kecil di area belakang, serta penataan lingkungan agar lebih tertata dan nyaman. “Kami ingin embung tidak hanya bermanfaat bagi pertanian, tetapi juga menjadi ruang terbuka yang nyaman bagi warga,” kata Wiyono.
Bagi para petani Maluhu, keberadaan embung ini menjadi solusi nyata terhadap tantangan klasik yang selama ini dihadapi, yaitu keterbatasan pasokan air. Mereka kini tidak lagi terlalu bergantung pada kondisi cuaca untuk mengairi lahan. Dengan adanya pasokan air yang lebih terjamin, produktivitas pertanian diharapkan meningkat dan lebih stabil. “Keberadaan embung ini sangat membantu petani, terutama saat musim kering,” ungkap seorang warga setempat.
Selain berfungsi sebagai infrastruktur pertanian, embung ini juga memiliki nilai tambah sosial dan ekonomi. Pemerintah daerah memproyeksikan embung Maluhu menjadi destinasi wisata lokal yang dapat menarik kunjungan warga dan wisatawan. Dengan penataan yang rapi dan fasilitas yang memadai, embung diharapkan menjadi ruang rekreasi sekaligus sarana edukasi lingkungan bagi generasi muda. Pembangunan yang menyentuh aspek ekologis dan sosial ini menunjukkan bahwa Pemkab Kukar menempatkan pembangunan berkelanjutan sebagai prioritas utama.
Dukungan Infrastruktur
Langkah membangun embung merupakan bagian dari strategi besar pemerintah daerah dalam memperkuat ketahanan pangan. Embung tidak hanya menjadi cadangan air, tetapi juga infrastruktur vital untuk sistem irigasi yang menopang produktivitas pertanian. Keberhasilan embung Maluhu menjadi inspirasi bagi pembangunan embung-embung lain di berbagai wilayah Kukar yang memiliki potensi pertanian luas namun masih menghadapi keterbatasan air.
Wiyono menegaskan, keberadaan embung adalah bentuk perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan petani. “Kalau sistem irigasi baik, maka produktivitas meningkat, petani sejahtera, dan Kukar bisa mandiri pangan,” tegasnya. Komitmen tersebut selaras dengan visi pemerintah daerah untuk menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu pilar utama perekonomian Kukar.
Melalui Dinas PU, pemerintah daerah terus berupaya memperkuat infrastruktur air, baik melalui pembangunan baru maupun rehabilitasi jaringan yang sudah ada. Dalam pandangan pemerintah, pengelolaan air tidak dapat dipisahkan dari strategi pembangunan daerah, sebab air adalah fondasi utama yang menentukan keberhasilan pertanian, ketahanan pangan, dan stabilitas ekonomi masyarakat.
Sidang Komisi Irigasi
Selain pembangunan fisik seperti Embung Maluhu, Pemkab Kukar juga menguatkan aspek perencanaan dan tata kelola air melalui Sidang Komisi Irigasi. Kegiatan ini menjadi forum strategis yang mempertemukan para pemangku kepentingan mulai dari instansi pemerintah, kelompok tani, akademisi, hingga pihak swasta untuk bersama-sama merumuskan kebijakan pengelolaan irigasi yang lebih efektif.
Sidang Komisi Irigasi yang digelar Dinas PU Kukar di Hotel Harris Samarinda, Selasa 30 September 2025 menjadi momentum penting bagi daerah dalam menyusun langkah konkret menuju kemandirian pangan. Kepala Dinas PU Kukar, Wiyono, menegaskan bahwa pengaturan distribusi air merupakan faktor kunci keberhasilan pertanian. “Kalau distribusi air bisa terukur, petani tidak lagi mengalami kesulitan saat musim tanam maupun musim kemarau. Ini ujungnya pada kesejahteraan mereka,” jelasnya.
Forum ini menghadirkan berbagai unsur lintas sektor untuk memberikan masukan komprehensif terhadap pola tata tanam, jadwal pembukaan lahan, serta tahapan pengeringan yang disesuaikan dengan kondisi lapangan. Melalui pendekatan kolaboratif, Pemkab Kukar ingin memastikan kebijakan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi riil pertanian di lapangan.
Pola Tata Tanam dan Pengelolaan Air
Salah satu hasil penting dari forum tersebut adalah kesepakatan tentang perlunya sistem distribusi air yang terukur dan adil. Tidak semua wilayah dapat diperlakukan sama, sebab karakteristik geografis dan kondisi tanah berbeda-beda. “Skema distribusi air harus disusun secara cermat. Ada wilayah yang harus dikeringkan lebih dulu, ada yang segera dialiri, dan ada yang debitnya perlu dikurangi agar tidak terjadi genangan,” jelas Wiyono dalam forum tersebut.
Melalui pola tata tanam global yang disusun, diharapkan petani dapat terhindar dari risiko gagal panen akibat kekurangan atau kelebihan air. Forum ini juga menegaskan pentingnya data dan teknologi dalam mendukung kebijakan. Pemanfaatan sistem digital dalam pemantauan debit air, serta pengaturan jadwal tanam berbasis cuaca, menjadi salah satu rekomendasi utama yang diusulkan para akademisi.
Selain fokus pada pengaturan air, forum juga menyoroti investasi jangka panjang di sektor infrastruktur. Pemerintah daerah menilai perlu adanya alokasi anggaran khusus untuk perbaikan saluran sekunder, pembangunan embung baru, serta pemeliharaan jaringan irigasi yang sudah ada. Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat fondasi pertanian Kukar agar tidak lagi bergantung sepenuhnya pada faktor alam.
Sinergi Lintas Sektor
Sidang Komisi Irigasi bukan sekadar forum seremonial, tetapi ruang kerja nyata bagi seluruh pihak untuk bersinergi. Wiyono menegaskan bahwa keberhasilan menjaga ketahanan pangan bukan hanya tanggung jawab Dinas PU. “Ketahanan pangan bukan hanya tugas PU, tapi tanggung jawab semua pihak. Sinergi inilah yang akan menentukan keberhasilan Kukar dalam menjaga produksi pangan,” tambahnya, Rabu (01/10/2025).
Karena itu, forum turut melibatkan Dinas Pertanian, Bappeda, serta mitra swasta yang berperan dalam pengembangan infrastruktur pertanian. Keterlibatan petani sebagai pelaku utama juga menjadi prioritas. “Petani yang merasakan langsung kesulitan air di sawah mereka. Karena itu masukan mereka sangat penting,” jelasnya lagi.
Kehadiran para akademisi memberi nilai tambah dalam proses perumusan kebijakan. Dengan kajian ilmiah dan data empiris, kebijakan yang lahir diharapkan tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga berkelanjutan. Pemerintah berupaya memastikan setiap keputusan dalam forum dapat diimplementasikan secara langsung di lapangan tanpa tumpang tindih program.
Komitmen Keberlanjutan Program
Dalam paparannya, Wiyono menegaskan bahwa Pemkab Kukar siap mendukung kebutuhan anggaran demi keberlanjutan pembangunan infrastruktur air. “Komitmen ini tidak bisa hanya berhenti di perencanaan. Harus ada anggaran yang kuat dan sinergi lintas sektor. Jika semua berjalan, kesejahteraan petani akan meningkat,” tegasnya.
Pemerintah daerah juga melakukan identifikasi terhadap kawasan potensial yang layak dikembangkan dengan infrastruktur irigasi baru. Upaya ini diarahkan untuk meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya air di masa depan. Langkah strategis ini sejalan dengan visi besar Pemkab Kukar menjadikan sektor pertanian sebagai tulang punggung ekonomi daerah.
Selain itu, forum juga membahas tantangan perubahan iklim yang dapat memengaruhi ketersediaan air. Melalui tata kelola air yang terukur dan berbasis data, Kukar diharapkan mampu menghadapi ancaman perubahan cuaca ekstrem tanpa mengorbankan hasil panen. Dalam konteks inilah, pembangunan embung seperti di Maluhu menjadi contoh konkret solusi adaptif yang diterapkan pemerintah daerah.
Dampak Ekonomi dan Sosial
Keberhasilan pengelolaan air yang baik tidak hanya berdampak pada peningkatan produktivitas pertanian, tetapi juga membawa efek berantai terhadap perekonomian masyarakat. Para peserta sidang menilai bahwa jika tata kelola air dilakukan secara tepat, petani dapat meningkatkan hasil panen hingga dua kali lipat. Hal ini tentu berdampak langsung pada peningkatan pendapatan dan taraf hidup mereka.
Selain itu, pengelolaan air yang efektif juga dapat menciptakan lapangan kerja baru di sektor pertanian dan pariwisata berbasis lingkungan. Embung yang ditata dengan baik, seperti di Maluhu, berpotensi menjadi lokasi wisata edukatif yang memberi nilai tambah ekonomi bagi warga sekitar. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur air bukan hanya proyek teknis, melainkan investasi sosial yang berkelanjutan.
Pemerintah daerah memandang bahwa kemandirian pangan adalah fondasi kemandirian ekonomi. Dengan pertanian yang kuat dan sistem irigasi yang baik, Kukar dapat memenuhi kebutuhan pangan sendiri, sekaligus mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar daerah. Lebih dari itu, pertanian yang produktif akan memperkuat daya saing ekonomi daerah di tingkat regional maupun nasional.
Kukar Bisa Mandiri Pangan
Melalui sinergi antara pembangunan embung dan pelaksanaan komisi irigasi, Pemkab Kukar optimistis mampu mewujudkan kemandirian pangan secara bertahap. Upaya tersebut bukan sekadar slogan, tetapi telah diimplementasikan melalui langkah konkret di lapangan. Wiyono menegaskan, “Kalau sistem irigasi baik, maka produktivitas meningkat, petani sejahtera, dan Kukar bisa mandiri pangan.”
Langkah-langkah strategis yang ditempuh pemerintah daerah juga selaras dengan visi jangka panjang pembangunan Kukar yang menempatkan sektor pertanian sebagai pilar utama ekonomi hijau dan berkelanjutan. Pemerintah berkomitmen menjaga keseimbangan antara pembangunan infrastruktur, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.
Dalam pandangan pemerintah, pembangunan pertanian tidak boleh berhenti pada peningkatan produksi, tetapi juga harus memperhatikan keberlanjutan sumber daya. Karena itu, setiap kebijakan diarahkan agar air, lahan, dan manusia sebagai unsur utama pertanian dapat dikelola secara harmonis dan produktif.
Harapan dan Arah Ke Depan
Ke depan, Dinas PU Kukar berencana memperluas cakupan program pengelolaan air dengan membangun embung tambahan di beberapa kecamatan yang memiliki potensi pertanian besar. Selain itu, forum Komisi Irigasi akan dilaksanakan secara rutin setiap tahun sebagai ajang evaluasi dan koordinasi lintas sektor. Langkah ini diharapkan mampu menjaga konsistensi program serta memastikan kebijakan pembangunan selalu sejalan dengan kebutuhan masyarakat.
Dengan dukungan kuat dari seluruh pemangku kepentingan, Pemkab Kukar percaya bahwa sektor pertanian dapat menjadi pilar ekonomi yang kokoh sekaligus benteng ketahanan pangan daerah. Kombinasi antara inovasi, kolaborasi, dan komitmen anggaran menjadi kunci utama keberhasilan strategi ini.
Dalam konteks pembangunan daerah, Embung Maluhu bukan hanya simbol kemajuan infrastruktur, tetapi juga representasi semangat gotong royong antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga sumber daya air. Sementara itu, Sidang Komisi Irigasi menjadi wadah strategis untuk memastikan bahwa setiap tetes air benar-benar membawa manfaat bagi kesejahteraan rakyat.
Dengan arah pembangunan yang terukur dan berorientasi pada hasil, Kukar menegaskan posisinya sebagai daerah yang tidak hanya kaya sumber daya, tetapi juga cerdas dalam mengelolanya. Melalui embung, irigasi, dan sinergi lintas sektor, cita-cita mewujudkan “Kukar Mandiri Pangan, Petani Sejahtera, dan Ekonomi Tumbuh Berkelanjutan” kini bukan lagi impian, melainkan kenyataan yang terus diwujudkan langkah demi langkah. [] ADVERTORIAL
Penulis: Muhammad Ihsan | Penyunting: Rasidah
