Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) terus memperkuat koordinasi antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menciptakan program pembangunan yang lebih terintegrasi dan efektif. Langkah ini terlihat dalam pelaksanaan Forum Lintas Perangkat Daerah yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai 1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kukar pada Rabu (12/03/2025).
Asisten III Bidang Administrasi dan Umum Pemkab Kukar, Dafip Haryanto, menyampaikan bahwa forum ini difokuskan untuk memperkuat sinergi antar empat OPD yang memiliki program kerja saling terkait, yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB), serta Dinas Kesehatan (Dinkes). Ia menjelaskan bahwa forum ini bukan sekadar kegiatan rutin, melainkan merupakan langkah strategis untuk memastikan setiap program yang direncanakan memiliki kesinambungan dan memberikan dampak yang maksimal.
“Banyak program dari empat OPD ini yang memiliki kesamaan sasaran, sehingga koordinasi sangat penting untuk mencegah tumpang tindih dan memastikan sinergi yang terjalin lebih kuat. Hal ini juga penting untuk menjamin perencanaan pembangunan yang lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran,” ujar Dafip.
Menurut Dafip, Dinsos dan DP3A sering bekerja sama dalam program perlindungan sosial bagi perempuan dan anak, sedangkan DPPKB dan Dinkes memiliki keterkaitan dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak serta program keluarga berencana. Dengan adanya koordinasi ini, program-program dari masing-masing OPD diharapkan bisa saling melengkapi dan mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) serta Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Selain koordinasi antar OPD, forum ini juga memberikan kesempatan bagi lembaga kemasyarakatan untuk memberikan masukan. Pendekatan ini dimaksudkan agar setiap program yang dirancang dapat lebih mencerminkan kebutuhan masyarakat di lapangan. Dafip menambahkan bahwa setiap OPD juga mulai menyusun program prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026, sehingga jika ada program yang belum mendapatkan anggaran dalam dua tahun terakhir, bisa diusulkan lagi dalam Renja OPD 2026.
Dengan pendekatan berbasis kolaborasi ini, Pemkab Kukar berharap pembangunan daerah dapat lebih terarah dan program yang dijalankan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. []
Penulis: Jemi Irlanda Haikal | Penyunting: Nistia Endah
