SAMARINDA — Di bawah kepemimpinan Gubernur Rudi Mas’ud, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memulai langkah awal restrukturisasi birokrasi melalui rotasi jabatan tahap pertama. Sebanyak 11 pejabat resmi dilantik untuk menempati posisi baru, terutama di sektor yang dianggap strategis: administrasi kependudukan serta perlindungan perempuan dan anak.
Prosesi pelantikan berlangsung pada Jumat (02/05/2025) di Ruang Rapat Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim. Gubernur Rudi Mas’ud memimpin langsung acara tersebut, menyampaikan bahwa rotasi ini sejalan dengan pelaksanaan Peraturan Gubernur Kaltim Nomor 43 Tahun 2023 yang mengatur struktur serta fungsi perangkat daerah. “Pelantikan ini sudah melalui proses sesuai aturan yang berlaku. Ini bukan hanya kegiatan seremonial, tapi langkah penting untuk memperkuat pemerintahan yang profesional dan tertata dengan baik,” ujar Rudi dalam sambutannya.
Sebelas pejabat tersebut mengisi jabatan di level Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, hingga Pengawas. Mereka akan bertugas di instansi kunci seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) serta Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak. Dua bidang ini menjadi perhatian utama Pemprov mengingat perannya dalam layanan dasar dan kesejahteraan sosial.
Salah satu fokus utama yang ingin dicapai melalui rotasi ini adalah peningkatan kecepatan dan efisiensi layanan administrasi kependudukan, yang selama ini kerap dikeluhkan masyarakat. Di sisi lain, isu kekerasan terhadap perempuan dan anak dinilai masih memerlukan penanganan serius, sehingga dibutuhkan pemimpin birokrasi yang memiliki komitmen dan kapasitas khusus di bidang tersebut. “Penempatan pejabat ini bukan hanya soal rotasi jabatan, tapi bagian dari upaya memperbaiki sistem kerja pemerintahan secara menyeluruh,” tambah Rudi.
Upacara pelantikan berlangsung khidmat dan diakhiri dengan pengucapan sumpah jabatan. Prosesi ini turut disaksikan para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta keluarga pejabat yang dilantik. Setelah pelantikan, para pejabat menandatangani dokumen resmi sebagai simbol tanggung jawab terhadap jabatan baru mereka.
Rotasi ini menandai babak baru pemerintahan Rudi Mas’ud dalam menata ulang struktur pelayanan publik, dengan harapan besar untuk menciptakan birokrasi yang responsif, bersih, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Berikut adalah identitas pejabat-pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas yang dilantik untuk menempati posisi baru:
- Noryani Sorayalita – Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A)
- Sulekan – Sekretaris Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil)
- Dwi Windarta Nugraha – Kasubbag Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Asfiandi Zulfiar – Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Vincentius Samadi Ponco Putro – Kabid Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Fachmi Rozano – Kabid Kualitas Hidup Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Aulia Rina Novita – Kabid Pemenuhan Hak Anak dan Kualitas Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Junainah – Kabid Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Syahrul Umar – Kabid Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Akhmad Marzuki – Kasubbag Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Rudiansyah – Kasubbag Perencanaan Program Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Penulis: Muhammad Ihsan | Penyunting: Rasidah | ADV Diskominfo Kaltim