Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Firnadi Ikhsan, menggelar Dialog Rakyat di Desa Liang Ulu, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), pada Sabtu (02/08/2025).
Sebagai Anggota Komisi II DPRD Kaltim yang membidangi perekonomian dan pendapatan daerah, Firnadi menekankan pentingnya peran masyarakat dalam mengawasi penggunaan anggaran daerah. Dialog kali ini mengangkat tema “Pengawasan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim”, sebagai bentuk keterlibatan publik dalam pengelolaan keuangan daerah.
Dalam paparannya, Firnadi menyampaikan bahwa pengawasan terhadap anggaran bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan DPRD semata, tetapi juga menjadi hak dan kewajiban rakyat. Ia menegaskan pentingnya transparansi dan efisiensi dalam setiap proses penganggaran.
“Anggaran daerah bukan hanya urusan pemerintah dan DPRD, tetapi milik seluruh rakyat. Maka pengawasan juga harus melibatkan masyarakat,” ujar Firnadi.
Ia juga menjelaskan secara rinci mekanisme penyusunan dan pengelolaan APBD, dimulai dari proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat desa dan kecamatan, hingga ke tahapan pembahasan di DPRD provinsi.
“APBD disusun Pemerintah Provinsi bersama DPRD Kaltim, berasal dari hasil usulan masyarakat secara berjenjang yang sering disebut musrenbang,” jelas legislator dari daerah pemilihan Kukar itu.
Lebih lanjut, Firnadi mengajak masyarakat memahami proses pengajuan usulan program agar pembangunan yang dilaksanakan sesuai kebutuhan riil di lapangan. Ia menilai, pemahaman yang baik akan mekanisme tersebut akan mencegah terjadinya kesalahpahaman maupun kecurigaan terhadap penyaluran bantuan dan realisasi proyek pembangunan.
Kegiatan ini mendapat sambutan hangat dari warga setempat. Salah satu tokoh masyarakat Desa Liang Ulu, H. Kholil, berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan secara berkala guna mempererat komunikasi antara wakil rakyat dan masyarakat.
“Dialog seperti ini membuka ruang aspirasi dan membantu masyarakat memahami apa yang sedang dan akan dilakukan pemerintah untuk pembangunan desa,” ujar H. Kholil.
Melalui kegiatan ini, Firnadi berharap terwujud sinergi antara masyarakat dan lembaga legislatif dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang bersih, akuntabel, dan partisipatif. [] ADVERTORIAL
Penulis: Guntur Riyadi | Penyunting: Rasidah
