Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
KUTAI KARTANEGARA — Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara (Disbun Kukar) menunjukkan langkah konkret dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang terbuka dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP) Standar Pelayanan Publik Tahun 2025, yang digelar di Ruang Rapat Sawit, Jumat (12/09/2025).
Forum ini menjadi wadah penting untuk menjaring aspirasi serta masukan dari berbagai pemangku kepentingan, baik dari internal Disbun maupun masyarakat pengguna layanan. Melalui diskusi yang konstruktif, peserta FKP menyepakati sejumlah poin strategis dalam penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP) Dinas Perkebunan Kukar.
Salah satu poin utama yang ditekankan adalah pentingnya transparansi informasi, dokumentasi setiap proses konsultasi, dan kemudahan akses layanan. Selain itu, forum juga mendorong agar publikasi standar pelayanan dilakukan secara terbuka dan mudah dipahami masyarakat. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja birokrasi di bidang perkebunan.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Perkebunan Kutai Kartanegara, Ir. Muhammad Taufik, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk keseriusan Disbun dalam menerapkan prinsip good governance di sektor publik. “Forum ini menjadi ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi menentukan arah pelayanan publik di Disbun. Pelayanan yang baik bukan hanya tentang kecepatan, tetapi juga tentang keterbukaan dan akuntabilitas,” ujarnya.
Lebih lanjut, Taufik menegaskan bahwa Disbun Kukar berkomitmen penuh menghadirkan layanan yang transparan, partisipatif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dengan adanya Forum Konsultasi Publik, diharapkan setiap kebijakan dan standar pelayanan yang ditetapkan benar-benar mencerminkan harapan masyarakat dan mampu menjawab tantangan di sektor perkebunan daerah.
Melalui inisiatif ini, Disbun Kukar menegaskan posisinya sebagai salah satu perangkat daerah yang terus berinovasi dalam pelayanan publik, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat menuju tata kelola yang lebih terbuka dan berkeadilan. [] ADVERTORIAL
Penulis: Muhammad Ihsan | Penyunting: Rasidah
