Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA – Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mendesak Pemerintah Provinsi Kaltim segera mengambil langkah strategis untuk memperkuat pendapatan daerah, khususnya melalui optimalisasi pengelolaan aset dan evaluasi menyeluruh terhadap kerja sama dengan pihak ketiga. Desakan ini disampaikan menyusul turunnya proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim Tahun Anggaran 2026 yang mengalami penurunan signifikan dari Rp21,35 triliun menjadi Rp15,15 triliun.
Pernyataan tersebut disampaikan Anggota Fraksi Gerindra DPRD Kaltim, Abdul Rakhman Bolong, saat menjadi juru bicara dalam Rapat Paripurna ke-45 dengan agenda penyampaian pandangan fraksi terhadap Nota Penjelasan Keuangan dan Ranperda APBD 2026 di Gedung B DPRD Kaltim, Sabtu malam (29/11/2025).
Gerindra menilai penurunan pendapatan daerah tersebut menjadi alarm bagi pemerintah provinsi untuk lebih serius mengamankan seluruh potensi penerimaan. Menurut Rakhman, terdapat banyak aset milik pemerintah yang saat ini dikelola pihak ketiga, namun kontribusinya bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih jauh dari optimal.
“Banyak aset daerah dikelola pihak ketiga, namun kontribusinya sangat minim. Kondisi ini membuat potensi pendapatan yang seharusnya bisa dimaksimalkan justru terabaikan,” ujar Rakhman dalam penyampaiannya.
Selain persoalan aset, Fraksi Gerindra juga menyoroti perlunya pengawasan lebih ketat terhadap distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) industri. Rakhman menekankan pentingnya peran inspektorat untuk mengendalikan penjualan BBM agar tidak terjadi penyimpangan yang berpotensi merugikan pendapatan daerah.
“Pemerintah perlu melakukan pengendalian dan pengawasan ketat terhadap penjualan dan distribusi BBM industri,” tegas Rakhman.
Menutup pandangan fraksi, Rakhman menegaskan bahwa dengan menyusutnya APBD TA 2026 menjadi Rp15,15 triliun, Pemprov Kaltim harus menerapkan langkah efisiensi belanja tanpa mengorbankan program-program prioritas. Fraksi Gerindra menyoroti pentingnya mempertahankan berbagai program strategis seperti gratispol dan jospol yang mencakup pelayanan kesehatan, pendidikan, serta infrastruktur dasar.
“Pemerintah harus memastikan program prioritas tetap aman dari dampak penyesuaian anggaran,” tutup wakil rakyat dari daerah pemilihan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) tersebut. [] ADVERTORIAL
Penulis: Guntur Riyadi | Penyunting: Rasidah
