Fraksi PKB Desak Pemprov Kaltim Tindaklanjuti 402 Aspirasi Warga

SAMARINDA – Penyerapan aspirasi masyarakat dari kegiatan reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) kembali mengemuka dalam sidang paripurna. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) secara tegas menyuarakan pentingnya keberpihakan Pemerintah Provinsi Kaltim terhadap persoalan layanan dasar yang masih menjadi keluhan di berbagai wilayah.

Dalam Rapat Paripurna ke-28 DPRD Kaltim yang berlangsung di Gedung Utama, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Senin (04/08/2025), juru bicara Fraksi PKB, Jahidin, memaparkan hasil kegiatan reses masa sidang II tahun 2025 yang dilaksanakan pada 1 hingga 8 Juli. Selama sepekan, Fraksi PKB berhasil menghimpun 402 aspirasi yang berasal dari masyarakat di berbagai daerah.

Jahidin menyampaikan bahwa suara warga mencerminkan realitas lapangan yang masih jauh dari harapan. Masalah-masalah yang muncul tidak hanya menyentuh sisi teknis, tetapi juga mencerminkan kesenjangan pelayanan dasar, khususnya dalam bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur, sosial ekonomi, serta pelayanan publik dan keagamaan.

“Masyarakat mengeluhkan banyaknya hal, mulai dari buruknya layanan kesehatan, keterbatasan waktu rawat inap, hingga sulitnya akses air bersih dan penerangan jalan di sejumlah kawasan,” ujar anggota legislatif dari daerah pemilihan Kota Samarinda tersebut.

Pada bidang pendidikan, Jahidin mencatat sebanyak 34 usulan yang berkaitan dengan kebutuhan fasilitas pendidikan formal maupun keagamaan. Ia menekankan bahwa pendidikan merupakan sektor strategis yang tidak bisa diabaikan karena menyangkut masa depan daerah.

“Kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh kualitas pendidikannya, banyaknya aspirasi warga menunjukan kebutuhan mendesak akan pentingnya fasilitas pendidikan formal maupun keagamaan,” katanya menegaskan.

Jahidin juga menggarisbawahi bahwa bidang sosial dan ekonomi merupakan sektor yang paling banyak mendapatkan sorotan dari masyarakat, dengan total 80 aspirasi. Ia mengatakan bahwa hal ini mencerminkan keresahan warga terhadap ketimpangan kesejahteraan, dan dalam konteks ini, kualitas layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) menjadi salah satu sorotan utama.

“Keluhan dominan berkisar pada iuran BPJS yang memberatkan dan buruknya kualitas pelayanan yang diterima pasien,” ucapnya.

Sebagai penutup, Fraksi PKB meminta agar laporan hasil reses tidak berhenti sebagai dokumen seremonial belaka. Jahidin menegaskan perlunya komitmen nyata dari pemerintah daerah agar setiap aspirasi yang telah dihimpun dapat diterjemahkan menjadi program-program konkret yang berpihak pada kebutuhan rakyat.

“Kami minta hasil reses ini tidak berhenti di podium paripurna, ini bagian dari mandat rakyat harus diterjemahkan dalam program konkret,” tutup politisi senior PKB yang telah empat periode duduk di DPRD Kaltim tersebut.[] ADVERTORIAL

Penulis: Guntur Riyadi | Penyunting: Rasidah