SAMARINDA — Isu efektivitas pembangunan kembali mencuat dalam dinamika politik Kalimantan Timur (Kaltim). Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Fuad Fakhruddin, menyoroti pentingnya sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif sebagai syarat mutlak dalam merealisasikan janji-janji politik kepala daerah.
Menurut Fuad, janji politik bukan sekadar ungkapan kampanye yang dibiarkan menguap setelah pemilu usai. Ia menegaskan bahwa janji tersebut harus dikawal dan diwujudkan melalui kolaborasi nyata antara dua pilar utama pemerintahan daerah, yaitu DPRD dan Pemerintah Provinsi (Pemprov).
“Janji politik itu bukan slogan. Harus diwujudkan. Dan itu hanya bisa terjadi kalau arah kebijakan antara DPRD dan Pemprov selaras,” ujar Fuad, Minggu (15/06/2025).
Disharmoni antara legislatif dan eksekutif, lanjut Fuad, berpotensi menjadi penghambat laju pembangunan. Koordinasi yang lemah bukan hanya berdampak pada proses pengambilan kebijakan, tetapi juga berimbas langsung kepada masyarakat yang membutuhkan layanan publik secara konkret.
“Kalau dua lembaga tak berjalan seirama, rakyat yang jadi korban. Tapi kalau komunikasi dan komitmennya kuat, dampaknya akan terasa sampai ke akar rumput,” tegasnya.
Ia juga menyebut bahwa keselarasan ini bukan hanya persoalan politik, tetapi menyangkut tanggung jawab moral seluruh pejabat publik terhadap amanah rakyat. Karena itu, program pemerintah harus dirancang berdasarkan asas keadilan, pemerataan, dan keberlanjutan.
Fuad mendorong agar sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur mendapat prioritas tertinggi dalam alokasi anggaran dan pelaksanaan kebijakan. “Ini fondasi dasar. Kalau tiga sektor ini dibangun dengan baik, dampaknya akan sangat luas terhadap kualitas hidup masyarakat,” jelasnya.
Sebagai wakil rakyat, ia menegaskan komitmen DPRD dalam mendukung program pro-rakyat. Namun, ia juga menekankan bahwa fungsi pengawasan harus dijalankan secara ketat dan bertanggung jawab.
“Kami bukan sekadar menyetujui program. Kami juga memastikan pelaksanaannya tepat sasaran, anggarannya tidak bocor, dan selesai sesuai tenggat,” kata Fuad.
Menutup pernyataannya, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan di lingkungan Pemprov Kaltim untuk membangun pola kerja yang terbuka, partisipatif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.
“Pembangunan yang berkelanjutan lahir dari kerja bersama. Kalau semua saling mendukung dan mau mendengar rakyat, maka perubahan nyata bisa terjadi,” pungkasnya. [] ADVERTORIAL
Penulis: Muhammad Ihsan | Penyunting: Rasidah