Gerindra Soroti Alih Fungsi Lahan, Desak Pemprov Jaga Ketahanan Pangan

SAMARINDA – Dorongan untuk memperkuat sektor pertanian lokal kembali mencuat dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Senin (04/08/2025), menyusul laporan hasil reses yang disampaikan Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Fraksi tersebut menyoroti ancaman terhadap ketahanan pangan akibat menyusutnya lahan pertanian produktif di sejumlah wilayah.

Dalam rapat yang digelar di Gedung Utama DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, juru bicara Fraksi Gerindra, Sabaruddin Panrecalle, menegaskan bahwa persoalan pangan di Kaltim tidak bisa dianggap sepele. Ia menyebut bahwa pemerintah daerah harus mengambil langkah tegas untuk menjaga ketahanan pangan di tengah pesatnya pembangunan.

“Kami menilai ketergantungan Kaltim pada pasokan pangan dari luar daerah harus ditekan, Pemerintah Provinsi perlu lebih serius memperkuat sektor pertanian dan memastikan lahan produktif tidak dialihfungsikan,” ujar Sabaruddin di hadapan forum paripurna.

Hasil reses anggota Fraksi Gerindra menunjukkan bahwa kekhawatiran masyarakat terhadap alih fungsi lahan pertanian cukup tinggi. Banyak warga menyampaikan bahwa kawasan pertanian mereka terdesak oleh pembangunan permukiman maupun proyek infrastruktur.

“Jika lahan pertanian terus berkurang, kita akan semakin bergantung pada pasokan luar daerah, padahal Kaltim punya potensi besar untuk memenuhi kebutuhan pangan baik untuk masyarakat sendiri maupun untuk mendukung kawasan Ibu Kota Negara,” kata Sabaruddin.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Fraksi Gerindra mengajukan serangkaian usulan strategis, termasuk pencetakan sawah baru, pembangunan sistem irigasi, hingga bantuan pupuk bagi petani. Pelatihan pertanian berbasis teknologi modern juga dianggap penting agar petani dapat mengoptimalkan hasil produksi mereka.

“Petani kita tidak hanya butuh alat dan bibit, tetapi juga keterampilan modern agar mampu meningkatkan produktivitas,” lanjut politisi asal daerah pemilihan Balikpapan itu.

Lebih lanjut, Sabaruddin menegaskan bahwa posisi Kalimantan Timur sebagai provinsi penyangga Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara memberi peluang besar untuk mengambil peran penting dalam rantai pasokan pangan nasional.

“Kaltim tidak boleh hanya menjadi penonton dalam pembangunan IKN, kami harus memastikan masyarakat petani, nelayan dan peternak mendapatkan tempat dalam rantai pasokan pangan nasional,” tegas Ketua Komisi II DPRD Kaltim tersebut.

Sabaruddin pun berharap agar seluruh masukan dari warga selama masa reses dapat diakomodasi oleh pemerintah provinsi dan menjadi pertimbangan dalam menyusun arah kebijakan pembangunan ke depan.

“Semoga laporan ini bisa menjadi bahan telaah lebih lanjut bagi pemerintah Provinsi dalam kebijakan pembangunan dimasa yang akan datang hingga pembangunan lebih merata dan tepat sasaran,” tutupnya. [] ADVERTORIAL

Penulis: Guntur Riyadi | Penyunting: Rasidah