PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi lintas sektor dan peran masyarakat dalam upaya menekan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjelang puncak musim kemarau 2025.
Langkah ini ditandai dengan penerbitan Surat Edaran Gubernur Kalteng Nomor 360/339/BPBPK/2025 pada 20 Mei 2025, yang menekankan kesiapsiagaan semua pihak, mulai dari institusi pemerintah, aparat keamanan, hingga masyarakat sipil, guna mengantisipasi potensi karhutla yang kerap melanda wilayah tersebut.
Kepala Dinas Kehutanan (Dishut) Kalteng, Agustan Saining, mengatakan pihaknya segera merespons instruksi tersebut dengan mengaktifkan seluruh jaringan pencegahan di lapangan. “Kami langsung bergerak, memastikan seluruh lini telah disiagakan,” ujarnya, Senin (9/6/2025).
Dishut mengerahkan petugas kehutanan, Manggala Agni, hingga relawan Desa Peduli Api untuk patroli dan pemantauan wilayah yang telah dipetakan sebagai zona rawan karhutla. Menurut Agustan, kesiapan sejak dini menjadi hal mutlak, terlebih dalam cuaca ekstrem api bisa menjalar dalam hitungan menit.
“Kami tidak bisa menunggu api menyebar. Petugas kehutanan, Manggala Agni, relawan desa peduli api semua sudah siaga,” tegasnya.
Selain patroli darat intensif, Dishut juga memperkuat koordinasi bersama BPBD, TNI, dan Polri untuk mengintegrasikan upaya deteksi dini, pemadaman, dan edukasi masyarakat.
“Dalam kondisi cuaca ekstrem, api bisa menjalar tak terkendali hanya dalam hitungan menit. Kami imbau masyarakat untuk tidak coba-coba (membakar lahan),” sambung Agustan.
Kesiapan ini tak hanya menitikberatkan pada instansi teknis. Pemerintah juga mengandalkan keaktifan warga dalam melaporkan indikasi kebakaran melalui jalur resmi maupun kanal komunikasi cepat di tingkat desa.
Dengan dukungan berbagai pihak, termasuk sektor swasta yang terlibat dalam konservasi kawasan, Pemprov Kalteng menargetkan penurunan signifikan titik panas dan luas kebakaran selama musim kemarau yang diperkirakan berlangsung hingga empat bulan ke depan. []