Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud, menyampaikan kritik konstruktif terhadap kebijakan kewenangan pemerintah daerah dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kaltim tahun 2025–2029, yang digelar Senin (05/05/2025).
Dalam dialog yang juga dihadiri perwakilan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Rudy Mas’ud yang akrab disapa Harum mengapresiasi masukan dari pemerintah pusat, namun menekankan pentingnya pelimpahan kewenangan kepada daerah jika ingin mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pusat.
“Masukan dari Bappenas tadi sangat bagus. Tapi kami mencatat satu hal penting. Untuk mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat, pemerintah daerah harus diberikan kewenangan yang lebih luas,” ujar Harum.
Ia menyoroti berkurangnya ruang gerak daerah dalam mengelola potensi sumber daya alam akibat sentralisasi kewenangan oleh pusat. “Hampir seluruh kewenangan daerah saat ini sudah dipangkas. Pertambangan seperti batubara sepenuhnya diambil pusat. Sektor kehutanan juga sama. Dari total wilayah Kaltim sekitar 127 ribu kilometer persegi, hanya kurang dari 100 ribu hektare yang tidak dikonsesikan,” paparnya.
Harum juga menyinggung minimnya Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor perkebunan yang hanya mencapai Rp38 miliar per tahun. “Kita bertanya-tanya, bagaimana bisa menaikkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) jika kewenangannya terbatas? Dana sebesar itu jelas belum cukup mendorong percepatan pembangunan daerah,” tuturnya.
Situasi serupa, lanjutnya, terjadi pada sektor kelautan, minyak dan gas (migas), yang sepenuhnya dikelola pemerintah pusat. Menurut Harum, kebijakan seperti ini menyulitkan pemerintah daerah melakukan terobosan ekonomi.
Ia meminta agar regulasi yang mengatur pembagian kewenangan antara pusat dan daerah dikaji ulang. “Kami ingin ada koreksi terhadap undang-undang terkait kewenangan daerah. Kalau ingin daerah mandiri secara fiskal, berikan ruang inovasi dan kendali atas potensi kami sendiri,” tegasnya.
Harum menambahkan, Kaltim siap berkontribusi dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional. “Cita-cita pertumbuhan ekonomi nasional 8 persen itu bukan hal sulit, bahkan bisa dua digit, asal kewenangan daerah diperluas,” pungkasnya. []
Penulis: Rasidah | Penyunting: Rasidah | ADV Diskominfo Kaltim
