Gubernur Kaltim: Program OPD Harus Berdampak Nyata

SAMARINDA — Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud, menekankan pentingnya orientasi kerja seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim agar lebih menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Pernyataan ini disampaikan dalam briefing mingguan bersama jajaran OPD yang berlangsung di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Samarinda, Selasa (17/06/2025).

Dalam arahannya, Gubernur Rudy Mas’ud mengingatkan agar setiap program dan kegiatan yang dijalankan oleh OPD tidak bersifat seremonial semata, tetapi harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat. “Program pemerintah bukan sekadar agenda rutinitas. Harus ada dampak langsung yang dirasakan masyarakat. Jangan hanya habiskan anggaran untuk acara formalitas tanpa manfaat,” tegas Rudy.

Lebih lanjut, ia meminta para kepala OPD bekerja secara profesional dan merancang program berbasis kebutuhan riil masyarakat. Gubernur juga menekankan pentingnya implementasi enam Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang mencakup bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta sosial.

Dalam kesempatan tersebut, Rudy juga menyoroti pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik, terutama dalam hal pengadaan barang dan jasa. Ia menegaskan agar seluruh OPD menghindari konflik kepentingan saat menjalin kerja sama dengan pihak ketiga.

“Bersikaplah profesional. Jangan libatkan kepentingan pribadi atau kelompok dalam urusan pengadaan. Semua harus sesuai aturan dan transparan,” ujarnya. Untuk menunjang keberhasilan program pembangunan, Rudy Mas’ud menekankan penggunaan data yang valid dan berkualitas. Ia meminta OPD merujuk pada data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), serta sistem informasi sektoral masing-masing OPD.

Tak hanya itu, Gubernur juga menginstruksikan penerapan layanan digital dan penyederhanaan prosedur kerja di seluruh sektor pelayanan publik. “Digitalisasi bukan sekadar tren, tapi kebutuhan. Semua OPD harus punya sistem layanan digital. Dan jangan buat SOP yang ribet. Pelayanan publik harus cepat, mudah, dan efisien,” tegas Rudy.

Menutup arahannya, Gubernur Rudy mengingatkan bahwa OPD merupakan pelayan masyarakat. Karena itu, perangkat daerah harus mampu memetakan permasalahan, mencari solusi, dan segera mengeksekusi program dengan mengacu pada regulasi yang berlaku.

“Bekerjalah dengan semangat melayani, bukan dilayani. Jangan tunggu masalah muncul, tapi antisipasi dari awal. Jalankan program dengan tertib administrasi dan tepat sasaran,” tandasnya. Arahan ini diharapkan mampu mendorong peningkatan kinerja birokrasi yang lebih efisien, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Kaltim. [] 

Penulis: Himawan Yokominarno | Penyunting: Rasidah | ADV Diskominfo Kaltim