SAMARINDA – Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) periode 2025–2030 tidak hanya menjadi momen seremonial, tetapi juga panggung penyampaian pesan penting dari Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud. Dalam prosesi yang berlangsung di Pendopo Odah Etam, Samarinda, Senin, (23/06/2025), Rudy menekankan agar kepemimpinan baru Aulia Rahman Basri dan Rendi Solihin benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat Kukar.
Gubernur menyoroti beberapa tantangan yang perlu segera ditangani, terutama infrastruktur jalan yang menurutnya masih banyak mengalami kerusakan. Dalam sambutannya, ia menegaskan, “Kami menantikan terobosan-terobosan nyata untuk memajukan Kukar. Saat saya berkunjung ke Kukar, kondisi jalan masih rusak. Saya berharap semenisasi bisa menjadi solusi. Jalan kita rawan banjir jika hanya diaspal.”
Permasalahan infrastruktur ini disebut Gubernur tidak lepas dari aktivitas pertambangan. Oleh karena itu, Rudy meminta agar instansi terkait seperti Kepolisian dan Dinas Perhubungan mengambil langkah tegas dalam mengurangi beban jalan akibat lalu lintas alat berat. “Jalan kita sangat panjang, dan kalau alat berat terus lewat pakai truk, jalan itu pasti rusak semua. Gunakan kapal bila memungkinkan agar tidak merusak jalan rakyat,” ujarnya.
Rudy juga menyerukan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan provinsi. Ia menyebutkan bahwa Undang-Undang dan peraturan memberikan peran penting kepada gubernur dalam mengoordinasikan pembangunan lintas wilayah. “Dalam PP Nomor 33 Tahun 2018, Gubernur memiliki tugas menyelaraskan pembangunan antarwilayah dan mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan antara provinsi dan kabupaten/kota,” jelasnya.
Menyambut pelantikan ini, Rudy menilai visi-misi kepala daerah Kukar telah selaras dengan arah pembangunan provinsi. Ia menambahkan, “Alhamdulillah, visi dan misi Kukar telah seirama dengan arah pembangunan provinsi. InsyaAllah Kukar siap menuju generasi emas.”
Di akhir pidato, Rudy menyampaikan pesan etika kepada para pejabat yang baru dilantik. Ia mengingatkan agar kekuasaan tidak digunakan untuk kepentingan pribadi. “Jangan pernah menyalahgunakan kekuasaan. Jangan korupsi, kolusi, atau nepotisme dalam bentuk apa pun. Jadikan jabatan ini sebagai jalan pengabdian, bukan untuk kepentingan pribadi,” tutupnya. []
Penulis: Rifki Irlika Akbar | Penyunting: Rasidah | ADV Diskominfo Kaltim
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan