Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
MAHAKAM ULU – Masyarakat yang bermukim di wilayah perbatasan Indonesia–Malaysia, khususnya di Kecamatan Long Pahangai dan Long Apari, Kabupaten Mahakam Ulu, tengah menghadapi tekanan ekonomi yang semakin berat. Penurunan drastis debit air Sungai Mahakam akibat musim kemarau panjang telah melumpuhkan jalur distribusi utama, sehingga memicu lonjakan harga kebutuhan pokok, kelangkaan energi, serta terganggunya pasokan barang penting bagi warga di wilayah hulu.
Sungai Mahakam selama ini menjadi urat nadi transportasi dan distribusi logistik bagi masyarakat Mahakam Ulu. Ketergantungan yang sangat tinggi terhadap jalur sungai menjadikan wilayah ini rentan ketika terjadi perubahan kondisi alam. Berdasarkan laporan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Mahakam Ulu, pendangkalan sungai menyebabkan kapal pengangkut logistik tidak dapat beroperasi secara normal, bahkan di sejumlah titik sama sekali tidak bisa melintas.
Kondisi tersebut diperparah oleh keterbatasan infrastruktur darat. Hingga kini, akses jalan menuju sejumlah kampung di Kecamatan Long Apari dan Long Pahangai belum sepenuhnya memadai untuk menopang distribusi logistik dalam skala besar. Akibatnya, pengiriman barang terpaksa menggunakan kendaraan kecil dengan kapasitas terbatas atau moda alternatif yang memerlukan biaya jauh lebih tinggi. Dampak langsungnya adalah meningkatnya ongkos distribusi yang kemudian dibebankan pada harga jual di tingkat konsumen.
Berdasarkan hasil monitoring harga pangan pada (31/01/2026), terjadi perbedaan harga yang signifikan dibandingkan kondisi normal. Di Kecamatan Long Pahangai, harga beras premium ukuran 25 kilogram melonjak hingga Rp650.000 per sak, naik tajam dari harga normal sekitar Rp470.000. Sementara di Kecamatan Long Apari, harga beras tercatat mencapai Rp630.000 per sak.
Lonjakan juga terjadi pada komoditas gula pasir. Di Long Apari, harga gula pasir menyentuh Rp1.150.000 per sak, atau setara Rp23.000 per kilogram, angka yang jauh di atas harga rata-rata di wilayah perkotaan Kalimantan Timur.
Kenaikan harga tidak hanya terjadi pada bahan pangan pokok, tetapi juga pada komoditas protein hewani. Di Kampung Meraseh Indah, harga ayam potong dilaporkan mencapai Rp350.000 per kilogram, sementara telur ayam ras mengalami kenaikan hingga Rp6.000 per butir di beberapa lokasi. Kondisi ini membuat masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari, terutama bagi keluarga dengan pendapatan terbatas.
Sektor energi juga mengalami tekanan serius. Harga gas elpiji tabung 12 kilogram melonjak hingga Rp500.000–Rp600.000 per tabung. Bahkan, di beberapa kampung seperti Liu Mulang, stok elpiji dan bahan bakar minyak (BBM) dilaporkan kosong sama sekali. Kelangkaan energi ini berdampak langsung pada aktivitas rumah tangga maupun usaha kecil masyarakat setempat.
Selain itu, sejumlah komoditas penting lainnya juga mengalami kelangkaan. Di pasar Long Apari, stok susu dilaporkan tidak lagi tersedia, menambah daftar kebutuhan dasar yang sulit diperoleh warga selama musim kemarau berlangsung.
Menyikapi kondisi yang semakin kritis tersebut, Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu melalui Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan merekomendasikan sejumlah langkah strategis, baik bersifat darurat maupun jangka panjang. Dalam jangka pendek, pemerintah daerah menilai perlu dilakukan intervensi segera melalui operasi pasar terbatas serta pengisian kembali stok (re-stocking), terutama untuk beras premium, solar, dan elpiji.
Selain itu, percepatan pembangunan infrastruktur darat dinilai menjadi kebutuhan mendesak. Pembangunan jalan akses menuju Kecamatan Long Apari diprioritaskan sebagai jalur logistik strategis yang tidak bergantung pada kondisi sungai. Pemerintah daerah juga mengkaji penggunaan moda transportasi alternatif, seperti angkutan udara perintis atau jalur darat darurat, sebagai solusi transisi saat jalur sungai tidak dapat dilalui.
Dalam jangka panjang, pemerintah mendorong penguatan kemandirian pangan lokal melalui peningkatan produksi pertanian dan peternakan di tingkat kampung. Upaya ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah, sekaligus memperkuat ketahanan pangan masyarakat perbatasan.
Laporan ini menegaskan pentingnya koordinasi intensif antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat untuk menjamin ketersediaan pasokan serta keterjangkauan harga kebutuhan pokok. Langkah terpadu dinilai krusial guna memastikan masyarakat di wilayah perbatasan, sebagai beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tetap memperoleh hak dasar atas pangan dan energi secara layak. []
Penulis: M. Reza Danuarta | Penyunting: Nursiah
