Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA – Peningkatan konektivitas di wilayah perbatasan Kabupaten Kutai Barat (Kubar) dan Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) menjadi fokus perhatian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud. Ia menegaskan bahwa percepatan pembangunan jalan di kawasan tersebut harus menjadi prioritas untuk menunjang distribusi logistik dan mengurangi keterisolasian masyarakat, dengan target penyelesaian pada tahun anggaran 2026.
Hasanuddin menyampaikan hal itu usai memimpin Rapat Paripurna ke-31 DPRD Kaltim di Gedung Utama DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Jumat sore (15/08/2025). Ia menyoroti kondisi jalan darat yang rusak parah, yang berdampak langsung pada kenaikan biaya transportasi dan harga kebutuhan pokok di wilayah perbatasan.
“Kalau jalur darat rusak parah, lalu jalur sungai juga mengalami kendala, maka distribusi logistik menjadi semakin terhambat. Biaya transportasi naik, waktu tempuh bertambah lama, dan harga kebutuhan pokok pasti ikut melonjak. Inilah yang sedang dirasakan oleh warga di Mahakam Ulu,” ujar Hasan.
Menurut Hasan, selama ini masyarakat masih mengandalkan jalur sungai sebagai alternatif transportasi. Namun, rendahnya curah hujan membuat aliran sungai dangkal dan menyulitkan pengiriman barang. Kondisi ini menegaskan urgensi pembangunan infrastruktur jalan sebagai penopang utama kehidupan sehari-hari warga di daerah perbatasan.
Ia menekankan bahwa pembangunan jalan bukan sekadar proyek fisik, melainkan juga sarana strategis untuk membuka peluang ekonomi, memperkuat ikatan sosial antarwilayah, serta menekan disparitas pembangunan. “Ketahanan pangan itu salah satunya ditentukan oleh kelancaran distribusi. Kalau jalannya bagus, suplai bahan pokok lancar, harga bisa ditekan, dan masyarakat tidak kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Inilah yang ingin kita capai melalui percepatan pembangunan jalan,” tambahnya.
Hasanuddin juga mengajak semua pihak untuk berkolaborasi, termasuk pemerintah kabupaten/kota dan sektor swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), agar proses pembangunan dapat berjalan lebih cepat dan manfaatnya dirasakan masyarakat segera.
Politisi Partai Golkar itu menegaskan bahwa pembangunan jalan di wilayah perbatasan merupakan langkah strategis untuk pemerataan pembangunan Kaltim. Ia mengingatkan, kemajuan daerah tidak boleh hanya terpusat di kota besar, sementara wilayah perbatasan masih menghadapi keterisolasian.
“Kalau mau Kaltim maju, infrastruktur jalan harus menjadi prioritas utama. Jalan yang baik akan membuka peluang ekonomi, mempercepat distribusi logistik, dan membuat masyarakat tidak lagi terisolasi,” tegas Hasan, menekankan komitmen DPRD bersama pemerintah daerah dalam menghadirkan pembangunan merata di seluruh Kaltim. [] ADVERTORIAL
Penulis: Himawan Yokominarno | Penyunting: Rasidah
