Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud, menekankan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah provinsi ini, khususnya dalam konteks aksi demonstrasi. Pernyataan itu disampaikan menyusul aksi unjuk rasa mahasiswa yang digelar pada Senin, (01/09/2025), di depan Gedung DPRD Kaltim.
Dalam wawancara resmi di ruang E DPRD Kaltim, Rabu (03/09/2025), Hasanuddin menegaskan bahwa unjuk rasa merupakan hak demokratis masyarakat, namun penyampaian aspirasi harus dilakukan secara damai dan mematuhi aturan yang berlaku.
“Kalau ada tindakan kriminal, itu berbeda dengan aksi demo. Demo pada dasarnya harus dilakukan dengan damai dan sesuai aturan. Kalau sudah anarkis, maka ranahnya masuk ke masalah hukum,” ujar Hasanuddin.
Hasanuddin mengingatkan masyarakat agar tidak terprovokasi melakukan tindakan yang dapat merusak nama baik provinsi. Menurutnya, Kalimantan Timur dikenal sebagai salah satu provinsi yang aman dan kondusif, terlebih saat ini memiliki peran strategis karena menjadi lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Saya mengimbau masyarakat Kaltim agar tidak melakukan hal-hal yang merusak. Kaltim ini dikenal sebagai provinsi yang aman, apalagi sekarang kita menjadi ikon karena ada IKN. Jadi harus kita jaga supaya tetap damai,” tegasnya.
Selain itu, Hasanuddin mengungkapkan bahwa beberapa organisasi masyarakat (ormas) sempat memberikan masukan terkait rencana aksi. Namun, ia telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian agar potensi keributan dapat dicegah sejak dini.
“Memang ada masukan dari sejumlah ormas untuk melakukan aksi, tapi saya sudah berkoordinasi dengan Kapolda agar hal itu tidak sampai memicu keributan. Ormas-ormas di Kaltim sebenarnya juga tidak suka kalau ada aksi-aksi yang berujung pada perusakan atau mengganggu ketertiban,” jelasnya.
Hasanuddin juga menyoroti indikasi adanya pihak yang memanfaatkan aksi mahasiswa untuk kepentingan lain. Ia menyebutkan beberapa insiden yang tidak sejalan dengan semangat penyampaian aspirasi, termasuk perusakan fasilitas publik.
“Contohnya, di Jakarta kita lihat ada aksi anarkis seperti pembakaran atau penjarahan. Itu jelas tidak benar. Bahkan di sini saja kemarin ada empat CCTV yang dirusak dari sembilan unit yang terpasang. Kalau mahasiswa hanya menyampaikan aspirasi, untuk apa merusak CCTV? Itu menunjukkan ada pihak lain yang menunggangi,” tambahnya.
Lebih lanjut, Hasanuddin menyebutkan adanya temuan benda berbahaya yang memperkuat dugaan adanya pihak yang mencoba memanfaatkan aksi untuk tujuan tertentu.
“Bahkan ditemukan juga bom molotov yang sudah disiapkan. Ini kan aneh, artinya ada agenda lain di luar penyampaian aspirasi. Karena itu saya tegaskan, jangan sampai hal-hal seperti ini terjadi di Kaltim. Kita ingin Kaltim tetap damai, tidak seperti di daerah lain, karena kita punya tanggung jawab menjaga IKN bersama-sama,” tegas Hasanuddin.
Dalam kesempatan yang sama, Hasanuddin menekankan bahwa DPRD Kaltim tetap membuka ruang dialog bagi mahasiswa dan masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi. Namun, semua pihak diimbau mengedepankan kedamaian dan keteraturan. Hal ini penting agar Kalimantan Timur tetap menjadi provinsi yang aman, kondusif, dan mendukung pembangunan IKN.
“Dialog tetap dibuka, tapi jangan sampai tindakan anarkis merusak tatanan. Kita ingin aspirasi tersampaikan, tapi ketertiban juga harus dijaga. Kaltim punya tanggung jawab besar sebagai tuan rumah IKN, jadi semua pihak harus saling menjaga,” pungkasnya.
Dengan penekanan ini, DPRD Kaltim menegaskan keseimbangan antara hak menyampaikan aspirasi dan perlunya keamanan publik, sekaligus memastikan bahwa Kalimantan Timur tetap menjadi wilayah yang kondusif dan siap mendukung pembangunan nasional. [] ADVERTORIAL
Penulis: Rifky Irlika Akbar | Penyunting: Rasidah
