Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA – Menghadapi tekanan inflasi yang terus menjadi tantangan ekonomi lokal, Pemerintah Kota Samarinda tak tinggal diam. Upaya konkret dilakukan dengan menyusun peta jalan atau roadmap pengendalian inflasi untuk jangka waktu tiga tahun ke depan, yakni periode 2025–2027.
Langkah ini dipandang sebagai inisiatif strategis untuk menjaga kestabilan harga barang kebutuhan pokok serta melindungi daya beli masyarakat. Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menilai inflasi sebagai ancaman serius yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan warga.
“Inflasi itu momok yang ditakuti semua daerah. Nilai uang menurun, harga barang naik, dan dampaknya langsung dirasakan masyarakat,” kata Andi Harun dalam rapat penyusunan roadmap TPID di Ruang Mangkupalas, Balai Kota Samarinda, Kamis (15/05/2025).
Ia menegaskan bahwa dokumen roadmap ini tidak boleh hanya berhenti sebagai formalitas administratif. Dokumen ini, kata dia, harus menjadi pedoman kerja nyata dalam menstabilkan harga dan menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok.
Terdapat tiga pilar utama dalam roadmap TPID tersebut: peningkatan kapasitas kelembagaan tim pengendali inflasi daerah, penguatan sinergi lintas sektor, serta jaminan mutu dan efektivitas pelaksanaan program di lapangan.
Rapat tersebut juga dihadiri berbagai pihak dari unsur Forkopimda, Bank Indonesia, Bulog, hingga instansi teknis terkait. Kolaborasi lintas sektor dinilai sangat krusial, terutama dalam hal pengawasan distribusi dan pasokan barang.
“Pemerintah harus berdiri paling depan memastikan distribusi lancar dan stok barang mencukupi. Kita tidak boleh kalah menghadapi inflasi. Roadmap ini harus menjadi pedoman nyata, bukan hanya dokumen di rak,” tegas Andi Harun. Ia berharap roadmap ini mampu menjadi rujukan konkret dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah, dan menjadi wujud komitmen Samarinda dalam mewujudkan kesejahteraan warganya. [] (ADVERTORIAL)
Penulis: Himawan Yokominarno | Penyunting: Rasidah S.M
