Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA- Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Bambang Arwanto mengatakan Universitas Mulawarman (Unmul) sebagai pemilik Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) harus meminta Kementrian ESDM untuk merevisi kembali Izin Usaha Pertambangan (IUP) empat perusahaan yang konsesinya masuk dalam KHDTK Unmul.
“Bahwa KHDTK Unmul itu di kelilingi IUP tambang aktip yang akan berakhir sampai tahun2028, kami minta supaya nanti sebagai pemilik KHDTK Unmul bersurat pada Kementrian ESDM untuk melakukan revisi terhadap IUP yang masuk KHDTK Unmul,” ujar Bambang, kepada awak media saat ditemui di Samarinda, Rabu (07/05/2025).
Dia melanjutkan, adanya tumpang tindih atau overlapping batas konsesi menjadi akar permasalahan sebelum diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berbasis resiko melalui sistem Online Singele Submission (OSS).
“Jadi ada ruang-ruang yang overlapping dan tanahnya tidak dikontrol dilapangan ada yang menguasai atau tidak, disitulah kemudian muncul tamu-tamu illegal seperti sekarang,” kata Bambang.
Bambang mengungkapkan, para pelaku penggalian atau penjarahan di KHDTK Unmul telah melanggar Undang-Undang Nomor 3/2020 dan dapat dikenakan Pasal 158 yang dimana dapat dikenakan denda 100 miliar.
“Kalau pelanggaran ini, dijelaskan di UU Nomor 3 tahun 2020 mengenai pertambangan mineral dan batu bara di Pasal 158, dimana jika tidak berizin akan dikenakan pidana maksimal 5 tahun dan denda 100 miliar,” tutur Bambang.
Untuk diketahui, empat perusahaan yang IUPnya masuk dalam KHDTK Unmul yakni CV Rinda Kaltim Anugrah, CV Bismillah Res Kaltim, PT Cahaya Energi Mandiri, dan Koperasi Serba Usaha Putra Mahakam Mandiri (KSU Pumma), serta KHDTK Unmul terletak di Kebun Raya Unmul Samarinda (KRUS), Lempake, Samarinda. []
Penulis: Guntur Riyadi | Penyunting: Risa Nurjanah
