Jalan Nasional Rusak, Gubernur Kaltim Akan Temui Menteri PUPR

SAMARINDA – Infrastruktur jalan nasional yang memadai menjadi kebutuhan mendesak di Kalimantan Timur (Kaltim), terutama dalam menyokong peran provinsi ini sebagai penyangga utama Ibu Kota Nusantara (IKN). Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, mengungkapkan keprihatinannya atas rusaknya sejumlah ruas jalan nasional yang menghubungkan antarwilayah di Kaltim.

Pada Senin (23/06/2025), Rudy menyatakan bahwa kerusakan jalan tersebut bukan hanya soal kenyamanan, melainkan menyangkut konektivitas dan kelancaran distribusi logistik di tengah peningkatan aktivitas pembangunan kawasan IKN. Ia menegaskan bahwa Pemprov Kaltim tidak tinggal diam dan segera akan menyampaikan kondisi di lapangan kepada pemerintah pusat.

“Kondisi jalan nasional saat ini memang banyak yang rusak, terutama yang menghubungkan kabupaten, kota, dan provinsi,” ujar Rudy. Sebagai wilayah yang kini memikul beban strategis dalam pembangunan nasional, Kaltim sangat membutuhkan dukungan penuh pemerintah pusat dalam hal infrastruktur dasar. Jalan nasional yang rusak dinilai dapat menghambat kelancaran pembangunan dan memperlambat pertumbuhan ekonomi, apalagi jika menyangkut jalur distribusi bahan pokok dan kebutuhan vital lainnya.

“Karena ini menjadi kewenangan pusat, kami akan segera menghadap Menteri PUPR,” tegasnya. Rudy berharap, kunjungan ke kementerian tersebut dapat membuahkan hasil berupa pembukaan kembali anggaran yang sebelumnya terkena pemangkasan. Dengan demikian, proyek-proyek perbaikan jalan bisa segera direalisasikan.

“Harapannya, anggaran yang sebelumnya terkena efisiensi bisa dibuka kembali, agar perbaikan jalan bisa segera dilakukan. Kondisinya sudah sangat memprihatinkan,” pungkas Rudy. Ia menambahkan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim siap menjalin koordinasi erat dengan Kementerian PUPR demi percepatan perbaikan jalan nasional. Bagi Rudy, infrastruktur jalan adalah fondasi utama untuk mendukung keberhasilan Kaltim sebagai daerah penyangga utama IKN, dan menjadi cerminan komitmen pemerintah terhadap pembangunan berkelanjutan di wilayah timur Indonesia. []

Penulis: Rifki Irlika Akbar | Penyunting: Rasidah | ADV Diskominfo Kaltim