BENGKAYANG – Ketimpangan pembangunan infrastruktur di wilayah pedalaman Kalimantan Barat kembali mencuat ke ruang publik. Kondisi ini tergambar jelas dari peristiwa memilukan yang terjadi di Kabupaten Bengkayang, ketika warga terpaksa menggotong orang sakit menggunakan tandu secara beramai-ramai akibat akses jalan yang tidak dapat dilalui kendaraan bermotor.
Sorotan tersebut disampaikan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat dari daerah pemilihan Bengkayang–Singkawang, Alexander. Ia mengaku prihatin atas kondisi jalan di wilayah pedalaman yang hingga kini masih jauh dari kata layak, meski persoalan tersebut telah berlangsung bertahun-tahun.
Alexander menjelaskan, kejadian itu terjadi di wilayah Sungkung, Kecamatan Siding, Kabupaten Bengkayang. Ruas jalan di kawasan tersebut masih berupa tanah kuning dengan tingkat kerusakan yang parah. Kondisi itu menyebabkan kendaraan roda empat tidak dapat melintas, sehingga warga harus mengandalkan tenaga manusia saat menghadapi situasi darurat.
“Jalan di sana sangat rusak dan tidak bisa dilalui mobil. Akibatnya, warga terpaksa memikul jenazah secara beramai-ramai melewati jalan tanah yang rusak,” ujar Alexander, Selasa (23/12/2025).
Menurutnya, kondisi jalan tersebut semakin mempersulit kehidupan warga, terutama saat musim hujan. Jalan berubah menjadi kubangan lumpur licin yang membahayakan keselamatan. Sebaliknya, saat musim kemarau, debu tebal beterbangan dan mengganggu kesehatan serta aktivitas masyarakat. Keadaan ini dinilai tidak hanya menghambat mobilitas, tetapi juga mempersempit akses warga terhadap layanan dasar, termasuk layanan kesehatan.
Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan tersebut, Alexander menilai kondisi ini mencerminkan masih lemahnya perhatian pemerintah terhadap pembangunan infrastruktur di wilayah pedalaman. Ia menegaskan, jalan yang layak merupakan kebutuhan mendasar yang menentukan kualitas hidup masyarakat.
“Saya mendukung penuh ke depan agar pemerintah kabupaten benar-benar memperhatikan pembangunan ruas jalan, listrik, air bersih, serta peningkatan sumber daya manusia. Ini kebutuhan dasar masyarakat,” tegas politisi Gerindra Kalbar ini.
Lebih lanjut, Alexander menambahkan bahwa persoalan di pedalaman Bengkayang tidak berhenti pada infrastruktur jalan semata. Warga juga masih menghadapi keterbatasan akses listrik, air bersih, serta jaringan telekomunikasi. Kondisi tersebut dinilai bertolak belakang dengan semangat pemerataan pembangunan yang diamanatkan konstitusi.
“Ini soal keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jangan sampai masyarakat di pedalaman terus tertinggal, baik dari sisi infrastruktur jalan, kelistrikan, air bersih, hingga sinyal komunikasi,” kata Alexander.
Alexander berharap pemerintah daerah, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi, dapat memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah pedalaman Kalimantan Barat. Ia menilai, tanpa langkah konkret dan terukur, ketertinggalan masyarakat pedalaman akan terus berulang dan berpotensi memunculkan persoalan kemanusiaan yang sama di masa mendatang. []
Admin04
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan