KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Desa Ponoragan, Kecamatan Loa Kulu, terus memperkuat kinerja kelembagaan desa untuk mendukung program-program pembangunan.
Kepala Desa Ponorangan, Sarmin, menyampaikan bahwa kekuatan sebuah desa tidak hanya ditentukan oleh kepala desanya, tetapi sangat bergantung pada kualitas dan sinergi antar lembaga desa seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Rukun Tetangga (RT), serta Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
“Kita tidak bisa bekerja sendiri. Semua program harus berjalan dengan koordinasi dan dukungan semua lembaga desa,” ungkap Sarmin, Selasa (06/05/2025).
Ia mengapresiasi peran aktif BPD dalam mengawal kebijakan desa serta menjadi mitra kritis dalam penyusunan dan pengawasan pelaksanaan APBDes.

Di sisi lain, Sarmin juga menyoroti pentingnya peran RT sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat.
Ia menyebut, RT adalah garda terdepan dalam menyampaikan informasi kepada warga sekaligus menampung aspirasi dari bawah. Oleh karena itu, pihaknya selalu mengadakan rapat koordinasi rutin agar RT mengetahui program-program desa yang sedang berjalan maupun yang akan dilaksanakan.
“Kita libatkan RT dari awal perencanaan. Mereka yang paling tahu kondisi lapangan dan apa yang dibutuhkan warganya,” jelasnya.
Selain itu, Pemerintah Desa Ponoragan juga terus mendorong PKK desa agar aktif menjalankan program pemberdayaan perempuan dan keluarga. Keberadaan PKK sangat strategis dalam membentuk ketahanan keluarga dan lingkungan yang sehat.
Sarmin mengakui bahwa tidak mudah membangun sinergi antar lembaga desa, terutama ketika muncul perbedaan pandangan atau dinamika internal. Namun ia memastikan bahwa semua persoalan selalu diupayakan penyelesaiannya secara musyawarah mufakat.
“Perbedaan itu biasa, tapi semua tetap kita kembalikan ke musyawarah agar tidak ada yang merasa ditinggalkan,” tegasnya.
Sebagai bentuk penguatan kapasitas, Pemerintah Desa Ponoragan juga telah mengikuti berbagai pelatihan yang difasilitasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).
Pelatihan tersebut mencakup tata kelola pemerintahan desa, penyusunan peraturan desa, serta strategi pembangunan partisipatif.
Sarmin berharap, ke depan semua lembaga desa di Ponoragan semakin profesional dan kompak dalam menjalankan perannya masing-masing.
“Kalau semua lembaga desa solid dan paham tupoksi, maka pembangunan dan pelayanan masyarakat akan berjalan lebih efektif dan harmonis,” pungkasnya.[]
Penulis : Jemi Irlanda Haikal | Penyunting : Risa Nurjanah