Kalsel Siapkan Langkah Antisipasi Karhutla Jelang Kemarau

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) tengah menyiapkan langkah-langkah strategis untuk menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) menjelang musim kemarau tahun 2025. Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, M. Syarifuddin, menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Penanganan Karhutla secara daring bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, di Command Center Setda Provinsi Kalsel, Banjarbaru, Rabu.

Menurut Syarifuddin, berdasarkan prediksi dari Stasiun Klimatologi BMKG Kalsel, musim kemarau pada tahun ini tidak terjadi secara serentak di seluruh wilayah. Awal musim kemarau diperkirakan tersebar mulai bulan Mei, dengan puncak terjadi pada Agustus di 86 persen wilayah Kalsel, sedangkan sisanya 14 persen diprediksi mengalami kemarau hingga Oktober. Ia juga menambahkan bahwa sebagian besar wilayah Kalsel diprediksi mengalami musim kemarau dengan sifat normal, yakni 96,6 persen, sedangkan 3,4 persen sisanya berada di bawah normal. Durasi kemarau bervariasi antara tujuh hingga 18 dasarian.

“Dari arahan Kepala BNPB, jika curah hujan semakin sedikit, segera bersurat untuk menetapkan status siaga. Untuk Kalsel kami akan lakukan rapat lanjutan untuk berkoordinasi dalam menentukan penetapan status di Kalsel,” ujar Syarifuddin.

Sementara itu, Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, menyatakan saat ini terdapat empat daerah di Indonesia yang sudah menetapkan status Siaga Darurat Karhutla, yaitu Riau, Sumatera Selatan, Jambi, dan Kalimantan Barat. Suharyanto mendorong daerah lain di Kalimantan, termasuk Kalsel, agar segera menetapkan status tersebut untuk mempercepat penyaluran bantuan antisipasi kebencanaan dari BNPB.

“Jika curah hujan sudah rendah, pastikan kita sudah memperkuat, baik perlengkapan, OMC (Operasi Modifikasi Cuaca), hingga satgas udara,” tegas Suharyanto.

Dalam periode 1 Januari hingga 1 Juli 2025, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalsel melaporkan 23 kasus Karhutla dengan luas lahan terdampak mencapai 19,50 hektare. Kota Banjarbaru mendominasi dengan 20 kasus yang menghanguskan lahan seluas 14,7 hektare.

Untuk mengantisipasi Karhutla, Pemprov Kalsel menyiapkan langkah-langkah komprehensif, antara lain peningkatan kolaborasi lintas sektor dan lembaga, penguatan regulasi seperti revisi Perda Nomor 1 Tahun 2008 tentang pengendalian Karhutla, pemetaan wilayah rawan khususnya di ring 1 Bandara Syamsudin Noor, serta peningkatan sosialisasi di daerah-daerah rawan. Selain itu, pengelolaan posko, patroli dan pembasahan lahan secara intensif juga terus dilakukan.

Meski begitu, tantangan seperti luasnya wilayah hutan dan lahan, keterbatasan sumber air, serta kesulitan menghubungi pemilik lahan di wilayah rawan masih menjadi hambatan dalam penanganan Karhutla.

Dengan persiapan yang matang serta dukungan dari berbagai pihak, diharapkan Kalimantan Selatan mampu meminimalkan dampak kebakaran hutan dan lahan sekaligus menjaga kelestarian lingkungan selama musim kemarau tahun ini.[]

Admin05