Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) terus mempercepat pelaksanaan program perumahan rakyat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam menangani persoalan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah (Plt Sekda) Kalteng, Leonard S. Ampung, menyampaikan bahwa saat ini sejumlah program bantuan perumahan telah berjalan, antara lain program yang bersumber dari Rencana Pembangunan Nasional (RPBN) serta Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
“Secara teknis, pelaksanaan program ini berada di bawah tanggung jawab Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan) Kalteng,” ujar Leonard pada Selasa (29/4/2025).
Leonard menjelaskan bahwa sasaran utama program tersebut adalah rumah-rumah yang tidak memenuhi kelayakan huni, dengan acuan indikator yang mencakup tingkat penghasilan keluarga.
“Kami mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSN) yang saat ini masih terus diperbarui,” lanjutnya.
Ia juga memaparkan sejumlah capaian yang telah diperoleh, antara lain pembangunan rumah susun (rusunawa) serta penyaluran bantuan BSPS di beberapa daerah.
Meski begitu, Leonard berharap agar ke depan program ini lebih tepat sasaran, khususnya menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah, yang masuk dalam kelompok desil 1, 2, dan 3, yaitu kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah.
Dalam implementasinya, prioritas perbaikan RTLH akan difokuskan di daerah yang memiliki jumlah penduduk besar, seperti Kabupaten Kotawaringin Timur, Kapuas, Kotawaringin Barat, serta Kota Palangka Raya.
“Target kami adalah memperbaiki rumah-rumah tidak layak huni, terutama bagi warga dengan penghasilan di bawah rata-rata,” tutup Leonard.
Melalui program yang terintegrasi dan berbasis data yang valid, Pemprov Kalteng optimistis dapat meningkatkan kualitas tempat tinggal dan taraf hidup masyarakat secara berkelanjutan.[]
Redaksi12
