Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
JAKARTA – Presiden ketujuh Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), telah mengambil langkah strategis dan konstitusional dengan secara resmi melaporkan pihak-pihak yang diduga menyebarkan tudingan ijazah palsu ke Polda Metro Jaya pada Rabu pagi, 30 April 2025. Kedatangan mantan presiden yang memimpin Indonesia selama dua periode ini ke markas besar kepolisian di Jakarta sekitar pukul 09.50 WIB bukan sekadar formalitas hukum, melainkan sebuah pernyataan politik penting tentang komitmennya terhadap penegakan hukum dan perlawanan terhadap disinformasi di era pasca-kepresidenannya.
Pemilihan busana batik cokelat lengan panjang yang dikenakan Jokowi dalam kesempatan tersebut mungkin terlihat seperti detail kecil, namun bagi pengamat politik, ini menunjukkan sikap serius namun tetap santun dalam menghadapi kontroversi yang telah berlarut-larut. Kehadirannya yang didampingi tim kuasa hukum pimpinan Yakub Hasibuan menyiratkan persiapan matang yang telah dilakukan selama berminggu-minggu sebelumnya. Langkah ini menandai babak baru dalam perjalanan panjang kontroversi ijazah yang sebenarnya telah muncul sejak masa awal kepresidenannya, namun kini mendapatkan dimensi baru di era pasca-jabatannya.
Akar persoalan ini sebenarnya terletak pada siklus politik Indonesia yang kerap diwarnai oleh berbagai bentuk serangan personal terhadap figur pemimpin. Namun yang membedakan kasus kali ini adalah intensitas dan dampak sosial yang ditimbulkannya. Tidak seperti tuduhan-tuduhan serupa di masa lalu yang hanya bergema di ruang terbatas, isu ijazah palsu kali ini telah memicu reaksi nyata berupa aksi massa yang mendatangi kediaman Jokowi di Solo. Fenomena ini menunjukkan bagaimana narasi palsu di era digital bisa dengan cepat berubah menjadi kegaduhan sosial yang nyata.
Sebelum Jokowi sendiri mengambil langkah hukum, para relawan setianya telah lebih dulu bergerak dengan melaporkan tiga figur publik pada 25 April 2025. Pelaporan terhadap mantan Menpora Roy Suryo, ahli digital forensik Rismon Sianipar, dan dokter Tifauzia Tyassuma (dr. Tifa) ke SPKT Polda Metro Jaya dengan nomor LP/B/2712/IV/2025 menjadi bukti adanya jaringan pendukung yang tetap solid meski Jokowi telah menyelesaikan masa jabatannya. Kapriyani, salah satu relawan yang menjadi pelapor, menjelaskan dengan tegas bahwa tuduhan ijazah palsu bukan sekedar perbedaan pendapat, melainkan telah menciptakan “keonaran” yang nyata di masyarakat.
Dari sisi hukum, persiapan tim kuasa hukum Jokowi terlihat sangat matang. Yakub Hasibuan mengungkapkan bahwa 95% persiapan laporan telah rampung, termasuk pengumpulan bukti-bukti dokumen, penyiapan saksi-saksi, dan analisis yuridis yang komprehensif. Yang menarik adalah penyiapan opsi ganda, baik melalui jalur pidana maupun perdata, menunjukkan pendekatan strategis yang tidak ingin meninggalkan celah hukum. Penyertaan empat nama yang masih dirahasiakan dalam laporan polisi juga menciptakan efek psikologis tertentu terhadap pihak-pihak yang mungkin terlibat dalam penyebaran informasi tersebut.
Pernyataan resmi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) sebagai almamater Jokowi tentang keaslian ijazahnya seharusnya menjadi titik final dalam kontroversi ini. Namun fakta bahwa isu ini tetap bergulir menunjukkan kompleksitas tantangan yang dihadapi masyarakat digital Indonesia. Di satu sisi ada otoritas akademik yang telah memverifikasi, di sisi lain ada narasi alternatif yang terus diperkuat oleh berbagai pihak dengan berbagai kepentingan.
Sikap Jokowi sendiri dalam menanggapi masalah ini patut menjadi catatan penting. Dalam pertemuan dengan Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) di Solo pada 16 April 2025, ia menunjukkan kedewasaan berpolitik dengan menyatakan kesediaannya menunjukkan ijazah asli jika diminta secara resmi oleh pengadilan, bukan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang. Pernyataan ini tidak hanya menunjukkan penghormatan terhadap proses hukum, tetapi juga sekaligus kritik halus terhadap praktik “pengadilan jalanan” yang kerap terjadi di media sosial.
Kasus dr. Tifauzia Tyassuma menambah dimensi menarik dalam kontroversi ini. Sebagai dokter yang mengklaim kemampuan analisis forensik visual, pernyataannya dalam acara Rakyat Bersuara di kanal YouTube Official Inews pada 29 April 2025 menuai pro dan kontra. Metode analisisnya yang mengandalkan pengamatan struktur gigi, hidung, dan morfologi wajah tanpa alat forensik digital dipertanyakan banyak pihak, terutama karena bertentangan dengan pernyataan resmi UGM. Kasus ini memunculkan pertanyaan penting tentang batasan antara pendapat profesional dan penyebaran informasi yang bisa berdampak pada ketertiban umum.
Dampak sosial dari kontroversi ini tidak bisa dianggap remeh. Aksi massa di Solo dan gelombang perdebatan di media sosial menunjukkan bagaimana isu ini telah menyentuh saraf sensitif masyarakat. Dalam konteks yang lebih luas, ini mencerminkan tantangan demokrasi digital Indonesia dimana informasi palsu bisa dengan cepat mendapatkan pengikut dan menciptakan polarisasi.
Langkah hukum Jokowi harus dilihat tidak hanya sebagai pembelaan diri pribadi, tetapi sebagai upaya melindungi institusi kepresidenan dan stabilitas sosial. Seperti yang ditegaskan Kapriyani, masalah ini menyangkut lebih dari sekadar reputasi individu, melainkan tentang menjaga martabat lembaga negara dan mencegah perpecahan sosial. Dalam konteks inilah laporan polisi ini mendapatkan signifikansi politiknya yang lebih luas.
Proses hukum yang kini berjalan akan menjadi ujian penting bagi penegakan hukum di Indonesia. Masyarakat akan mengamati apakah aparat hukum mampu menangani kasus dengan melibatkan figur-figur publik ini secara adil dan profesional. Di sisi lain, kasus ini juga menjadi ujian bagi kedewasaan berdemokrasi kita – apakah kita bisa belajar menyelesaikan perbedaan melalui mekanisme hukum yang ada, bukan melalui perang narasi di ruang publik.
Dalam perspektif jangka panjang, kontroversi ini menyoroti kebutuhan mendesak akan sistem verifikasi informasi yang lebih kuat di Indonesia. Baik dari sisi regulasi, edukasi media sosial, maupun penguatan institusi-institusi verifikasi faktual. Kasus Jokowi mungkin hanya salah satu dari banyak contoh bagaimana disinformasi bisa menciptakan krisis yang tidak perlu dalam kehidupan berbangsa.
Sebagai penutup, langkah hukum Jokowi ini patut diapresiasi sebagai upaya mendorong budaya hukum yang lebih sehat di Indonesia. Di tengah maraknya praktif fitnah dan hoaks di ruang publik, keberanian untuk menggunakan jalur hukum yang benar harus dilihat sebagai kontribusi positif bagi konsolidasi demokrasi kita. Kini, bola berada di tangan aparat penegak hukum untuk membuktikan bahwa sistem hukum kita mampu melindungi kebenaran dan keadilan, terlepas dari status sosial para pihak yang terlibat. []
Redaksi11
