Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA – Kesejahteraan tenaga kerja kembali menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Melalui pertemuan strategis bersama BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Kalimantan Timur, upaya memperluas cakupan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) ditegaskan sebagai prioritas bersama. Audiensi ini digelar pada Rabu, (14/05/2025) di Ruang Rapat Wakil Gubernur Kaltim, lantai 2 Kantor Gubernur.
Pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk menyampaikan capaian dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program Jamsostek, khususnya di sektor informal dan wilayah pedesaan. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Kalimantan Timur menegaskan bahwa perlindungan sosial bagi pekerja masih menjadi kebutuhan yang belum merata. Ia berharap keberadaan Jamsostek dapat memberikan jaminan keamanan dan kesejahteraan kepada pekerja, baik formal maupun informal.
Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, merespons positif laporan tersebut dan menyatakan kesiapan pemerintah daerah untuk mempercepat respons terhadap permohonan yang diajukan. “Karena jaminan sosial ini sangat dibutuhkan masyarakat, insya Allah permohonan yang disampaikan Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan kami segera tindaklanjuti. Terutama kepada masing-masing OPD yang berhubungan dengan pelaksanaan tersebut,” tegas Seno Aji.
Ia juga menekankan perlunya perhatian lebih pada sektor pendidikan dan wilayah perdesaan yang selama ini belum sepenuhnya terjangkau oleh program. “Di perdesaan dan pendidikan juga perlu menjadi perhatian kita bersama. Agar jaminan sosial kepada mereka dapat terakomodir. Sehingga mereka bekerja merasa terjamin kesejahteraannya,” tambahnya.
Komitmen untuk memperluas cakupan Jamsostek tak hanya sebatas pada regulasi, tetapi juga melalui strategi nyata di lapangan. Pemerintah Provinsi bersama BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk menjangkau kelompok pekerja di daerah terpencil melalui pendekatan intensif yang mencakup edukasi, sosialisasi, dan penguatan koordinasi lintas sektor.
Selain memperluas kepesertaan, audiensi ini juga membahas upaya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya jaminan sosial. Edukasi publik dinilai sebagai kunci agar para pekerja, terutama di sektor informal, memahami manfaat jaminan sosial dan bersedia mendaftar sebagai peserta.
Sinergi yang terbangun antara BPJS Ketenagakerjaan dan Pemerintah Provinsi Kaltim mencerminkan keseriusan kedua pihak dalam memastikan bahwa jaminan sosial bukan lagi menjadi fasilitas eksklusif, tetapi hak universal bagi setiap pekerja. Harapannya, seluruh tenaga kerja di Kalimantan Timur dapat merasakan manfaat perlindungan yang memadai, baik saat aktif bekerja maupun di masa pensiun. []
Penulis: Muhammad Ihsan | Penyunting: Rasidah | ADV Diskominfo Kaltim
