Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA – Komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) dalam mewujudkan pembangunan berbasis keadilan sosial kembali ditekankan melalui pertemuan strategis bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (PPPA RI). Forum ini berlangsung di Ruang Ruhui Rahayu, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Sabtu (10/05/2025), sebagai bagian dari kunjungan kerja Menteri PPPA RI, Arifatul Choiri Fauzi.
Gubernur Kaltim, H. Rudy Mas’ud, menyambut langsung kehadiran Menteri Arifatul dan menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap tantangan pembangunan sosial di wilayah Benua Etam. Dalam sambutannya, Rudy menyebut pertemuan tersebut sebagai momentum penting untuk memperkuat kebijakan dan program perlindungan perempuan dan anak yang inklusif serta berdaya guna.
“Selamat datang Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Choiri Fauzi di Bumi Etam Kaltim,” ujar Rudy Mas’ud di hadapan peserta yang terdiri dari jajaran OPD, tokoh masyarakat, serta organisasi perempuan dan anak.
Menurut Rudy, meski Kaltim terus bertumbuh sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), tantangan sosial seperti kesenjangan akses layanan dasar dan kekerasan terhadap kelompok rentan masih menjadi pekerjaan rumah serius. “Kami memberikan komitmen nyata dari pemerintah pusat dalam mendukung pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, khususnya di wilayah Kaltim,” tegasnya.
Sebagai bentuk konkret, Pemprov telah menyiapkan alokasi anggaran untuk program-program strategis, termasuk pemberdayaan ekonomi perempuan, perlindungan korban kekerasan, serta peningkatan kapasitas perempuan kepala keluarga. Pemprov juga berencana meluncurkan pusat layanan terpadu di sejumlah kabupaten/kota sebagai bentuk pelayanan langsung yang lebih responsif.
Tak hanya itu, forum ini juga menekankan pentingnya integrasi lintas sektor dalam kebijakan pembangunan sosial. Keterlibatan berbagai elemen mulai dari pemerintah daerah, lembaga pendidikan, sektor swasta hingga masyarakat sipil didorong agar mampu membentuk ekosistem perlindungan yang komprehensif dan berkelanjutan.
Selain aspek regulasi dan layanan, peningkatan kesadaran publik juga menjadi sorotan utama. Edukasi masyarakat mengenai peran keluarga dalam menciptakan lingkungan ramah anak dan ramah perempuan menjadi salah satu fondasi dalam mencegah kekerasan dan ketimpangan sejak dini.
Pemprov Kaltim memastikan bahwa prinsip kesetaraan gender akan terus diarusutamakan dalam setiap lini pembangunan. Harapannya, Kaltim bukan hanya menjadi contoh pembangunan fisik dalam transisi menuju IKN, tetapi juga representasi dari daerah yang berkeadilan, ramah anak, dan berpihak pada perempuan. []
Penulis: Rasidah | Penyunting: Rasidah | ADV Diskominfo Kaltim
