Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA – Ketimpangan sosial yang masih membayangi sejumlah wilayah di Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi perhatian serius dalam Dialog Pilar Sosial bersama Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf, Sabtu (10/05/2025). Dialog yang berlangsung di Gedung Olah Bebaya, Kompleks Rumah Jabatan Gubernur Kaltim, ini menjadi ruang terbuka untuk menggali permasalahan mendasar yang dihadapi masyarakat dan mencari solusi konkret.
Gubernur Kaltim, H. Rudy Mas’ud, dalam paparannya mengungkapkan bahwa masih ada wilayah di provinsinya yang belum sepenuhnya tersentuh pembangunan. Salah satunya adalah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), yang memiliki kondisi geografis sulit dan berbatasan langsung dengan Malaysia.
“Kami masih punya Kabupaten Mahulu yang aksesnya sangat terbatas dan berbatasan langsung dengan Malaysia,” ujarnya. Ia juga menyoroti keterbatasan layanan dasar seperti listrik, yang menjadi indikator kuat penyebab kemiskinan di sejumlah desa.
“Belum lagi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat seperti listrik, di mana Kaltim memiliki 1.038 kelurahan dan desa, dan di antaranya belum tersentuh aliran listrik. Kondisi ini yang menyebabkan warga kami miskin, Pak Menteri,” tegas Rudy.
Guna menjawab tantangan tersebut, Pemprov Kaltim mengedepankan dua kebijakan utama yakni Program GratisPOL dan JOSPOL, yang fokus pada pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar secara terintegrasi. Merespons hal tersebut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan dukungan dan mengajak seluruh elemen pilar sosial di Kaltim untuk lebih aktif menjalin komunikasi dengan kepala daerah. “Saya minta semua pilar-pilar sosial di Kaltim agar sering-sering bertemu Bapak Gubernur,” ucapnya.
Menurut Saifullah, Kaltim sebagai calon Ibu Kota Nusantara (IKN) tak hanya strategis secara politik, tapi juga harus menjadi model pemerataan sosial. Untuk itu, Kementerian Sosial akan memperkuat integrasi program nasional di daerah-daerah tertinggal seperti Mahulu melalui pendampingan teknis, penguatan jaringan sosial, dan pengawasan menyeluruh.
Langkah ini melibatkan berbagai aktor, dari pemerintah daerah hingga komunitas akar rumput, dengan fokus utama pada kelompok rentan seperti perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Penyaluran bantuan sosial akan diperbaiki dengan basis data yang lebih akurat dan sistem pelaporan yang transparan guna mencegah penyimpangan dan memastikan efektivitas anggaran. Dengan sinergi yang kokoh antara pusat dan daerah, diharapkan masyarakat di kawasan tertinggal bisa segera merasakan kehadiran negara dalam bentuk layanan sosial yang nyata dan berkelanjutan. []
Penulis: Muhammad Ihsan | Penyunting: Rasidah | ADV Diskominfo Kaltim
