Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menegaskan komitmennya dalam meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak dengan memperkuat sinergi bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (PPPA RI). Hal ini terwujud dalam pertemuan strategis yang digelar di Gedung Lamin Etam, Samarinda, Sabtu (10/05/2025).
Pertemuan tersebut menjadi forum penting untuk menyelaraskan program pusat dan daerah guna menjawab tantangan perlindungan kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak. Gubernur Kaltim Dr. H. Rudy Mas’ud hadir langsung mendampingi Menteri PPPA RI, Arifatul Choiri Fauzi, dalam diskusi lintas sektor yang dihadiri jajaran pemangku kepentingan dari seluruh kabupaten/kota se-Kaltim.
Rudy Mas’ud dalam sambutannya mengakui bahwa berbagai kebijakan sudah dijalankan, namun implementasi di lapangan masih menghadapi hambatan. Ia menyoroti kasus kekerasan yang terus muncul dan kesenjangan layanan yang masih dirasakan oleh masyarakat.
“Saat ini kami menyadari masih banyak tantangan seperti isu kasus kekerasan pada perempuan dan anak, kesenjangan akses pada pelayanan dasar, dan penguatan pada lintas sektor,” ujar Rudy Mas’ud. Lebih lanjut, ia menilai pertemuan ini sebagai langkah awal dalam mempercepat integrasi kebijakan, sekaligus wadah untuk memperkuat koordinasi dan memperoleh masukan dari kementerian.
“Melalui pertemuan dan diskusi ini, kami bisa memperoleh arahan dan masukan serta mempercepat implementasi kebijakan dan program di daerah Kaltim,” imbuhnya. Menteri PPPA RI, Arifatul Choiri Fauzi, mengapresiasi komitmen yang ditunjukkan oleh Pemprov Kaltim. Ia menyebut Kementerian PPPA memiliki sejumlah program prioritas yang dapat langsung dikolaborasikan, seperti Ruang Temu Indonesia (RBI), pemanfaatan Call Center SAPA 129, dan pengembangan Satu Data Perempuan dan Anak Berbasis Desa.
“Kami dari Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak hadir dengan program seperti Ruang Temu Indonesia (RBI), Perluasan Pemanfaatan Call Center SAPA 129, dan Satu Data Perempuan dan Anak Berbasis Desa,” ujar Menteri Arifatul.
Kaltim, sebagai daerah strategis penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), memiliki tanggung jawab besar dalam menyiapkan sumber daya manusia yang unggul dan inklusif. Perlindungan perempuan dan anak menjadi investasi sosial jangka panjang yang tak bisa ditunda.
Dalam forum tersebut, hadir pula Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni, Ketua DPRD H. Hasanuddin Mas’ud, Bupati dan Wali Kota se-Kaltim, serta tokoh masyarakat dan penggiat perlindungan anak. Mereka menyuarakan pentingnya keterlibatan lintas sektor dalam membangun ekosistem perlindungan sosial yang tangguh dan berbasis masyarakat.
Langkah konkret yang akan dilakukan mencakup integrasi program daerah dengan kebijakan nasional, pembentukan layanan terpadu yang ramah perempuan dan anak, peningkatan kapasitas pendamping lapangan, hingga penguatan literasi hukum dan sosial masyarakat.
Pemprov Kaltim menegaskan bahwa keberhasilan perlindungan perempuan dan anak bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga hasil kolaborasi lintas lembaga dan masyarakat sipil. Dengan sinergi yang kuat, Kaltim optimistis dapat menjadi daerah percontohan dalam perlindungan sosial yang berkelanjutan dan berbasis hak asasi manusia. []
Penulis: Muhammad Ihsan | Penyunting: Rasidah | ADV Diskominfo Kaltim
