Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) menggunakan momentum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2025 sebagai panggung peluncuran dua program unggulan yang diyakini akan mengubah wajah pelayanan publik daerah. Program Gratis Pelayanan Publik (Gratispol) dan Jemput Bola Sosial Publik (Jospol) secara resmi diperkenalkan kepada masyarakat, Senin (05/05/2025), di Pendopo Odah Etam, Kompleks Rumah Jabatan Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Samarinda.
Kedua inisiatif ini menjadi simbol komitmen Pemprov Kaltim dalam mentransformasi layanan publik agar lebih inklusif, cepat, dan berorientasi pada kemanusiaan. Gratispol difokuskan untuk memastikan masyarakat, khususnya kelompok rentan, memperoleh layanan dasar secara gratis tanpa pungutan liar. Layanan tersebut mencakup administrasi kependudukan, perizinan sederhana, hingga akses bantuan sosial yang selama ini sering menjadi keluhan warga di berbagai wilayah.
Sementara itu, Jospol mengusung pendekatan aktif dengan konsep jemput bola, yang berarti pemerintah tidak hanya menunggu masyarakat datang, melainkan turun langsung ke lapangan melalui tim terpadu lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Tim ini akan secara berkala mendatangi kawasan pedalaman dan daerah-daerah yang sulit dijangkau guna memberikan layanan publik secara langsung.
Dalam sambutannya, Gubernur Kalimantan Timur Haji Rudy Mas’ud (Harum) menegaskan bahwa kedua program ini menjadi langkah nyata pemerintah provinsi dalam menghadirkan keadilan sosial di seluruh pelosok Kalimantan Timur. “Kami ingin memastikan seluruh warga, baik yang tinggal di perkotaan maupun pedalaman, mendapatkan pelayanan yang cepat, gratis, dan berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan. Gratispol dan Jospol adalah wujud nyata dari komitmen kami,” ujar Harum.
Di hadapan para kepala daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, akademisi, tokoh masyarakat, dan seluruh peserta Musrenbang, Gubernur Harum juga menekankan pentingnya pengawasan ketat dan pemanfaatan teknologi dalam pelaksanaan Gratispol agar kualitas pelayanan publik semakin transparan dan akuntabel. Sistem digital akan dioptimalkan untuk meminimalkan praktik pungli dan mempercepat proses administrasi.
Sementara untuk keberhasilan Jospol, Pemprov Kaltim akan mengerahkan tim keliling yang dilengkapi fasilitas pendukung sehingga warga di daerah terpencil pun dapat merasakan manfaat layanan publik secara langsung. “Program ini bukan semata-mata milik pemerintah, melainkan gerakan kolektif untuk mewujudkan keadilan sosial dan menghadirkan pelayanan publik yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” tegas Gubernur Harum.
Peluncuran Gratispol dan Jospol di Musrenbang 2025 dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 ini dinilai menjadi tonggak awal perbaikan layanan publik yang lebih pro-rakyat, efisien, dan berkelanjutan, seiring dengan visi pembangunan Kaltim yang partisipatif. []
Penulis: Muhammad Ihsan | Penyunting: Rasidah | ADV Diskominfo Kaltim
