Kaltim Pemasok Terbesar, DPRD Minta Potongan DBH Batu Bara Tidak Terlalu Besar

SAMARINDA – Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai salah satu daerah penghasil batu bara terbesar di Indonesia kembali menyoroti persoalan Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima dari pemerintah pusat. Meski menjadi pemasok utama, daerah ini justru masih menerima potongan yang dinilai cukup besar. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, usai menghadiri acara Pemuda Nusantara Goes to Campus di Universitas Mulawarman, Samarinda, Kamis (28/08/2025).

Menurut Reza, kondisi tersebut menuntut langkah serius dari pemerintah daerah maupun DPRD untuk memperjuangkan kepentingan Kaltim. Ia menilai diperlukan komunikasi dan diplomasi khusus dengan pemerintah pusat agar potongan DBH tidak merugikan daerah penghasil.

“Kalau berbicara soal Dana Bagi Hasil (DBH) Batu Bara, Kalimantan Timur termasuk yang paling besar sebagai penyuplai. Namun justru kita masih terkena potongan. Saya kira perlu ada koordinasi atau diplomasi khusus dengan pemerintah pusat agar Kaltim mendapat kebijakan yang lebih adil. Jangan sampai potongannya terlalu besar, karena kita ini daerah penghasil,” ujar Reza.

Ia menegaskan, DPRD Kaltim tidak tinggal diam menghadapi persoalan ini. Pihaknya sudah menyampaikan masukan kepada dinas-dinas terkait agar menyiapkan langkah strategis. Menurutnya, DPRD memiliki peran penting mendorong agar suara Kaltim lebih didengar di tingkat pusat.

“Dari sisi DPRD, kami sudah menyampaikan hal tersebut kepada dinas-dinas terkait. Urgensinya akan terus kita dorong, karena jelas semua pihak memiliki kepentingan untuk daerah ini. Ke depan, setiap anggota DPR juga punya peran melalui fraksi-fraksinya yang memiliki jaringan di pemerintah pusat. Itu yang akan terus kita optimalkan demi kepentingan Kalimantan Timur,” jelasnya.

Reza menilai, potongan DBH yang terlalu besar tidak sejalan dengan prinsip keadilan fiskal. Kaltim sebagai daerah penghasil semestinya mendapatkan porsi lebih agar mampu membiayai pembangunan sekaligus menutupi dampak lingkungan akibat aktivitas pertambangan.

Selama ini, kontribusi batu bara dari Kaltim menjadi salah satu penopang utama pendapatan negara. Namun, manfaat langsung yang dirasakan masyarakat kerap tidak sebanding dengan besarnya kontribusi tersebut. Karena itu, Reza menekankan pentingnya kebijakan khusus bagi daerah penghasil.

Ia juga mendorong adanya diplomasi daerah yang lebih efektif. Pemerintah daerah dan DPRD diminta membangun komunikasi intensif dengan kementerian terkait agar kepentingan Kaltim benar-benar diperhatikan. Selain itu, kerja sama lintas fraksi dan dukungan dari anggota DPR RI asal Kaltim di Senayan diharapkan dapat memperkuat posisi tawar.

“Tujuan kita sederhana, bagaimana hasil sumber daya alam yang begitu besar di Kaltim bisa kembali ke masyarakat dalam bentuk pembangunan nyata. Itu yang terus kami perjuangkan,” pungkas Reza.

Dengan sikap tegas DPRD dan dukungan pemerintah daerah, Kaltim berharap memperoleh kebijakan fiskal yang lebih adil. Harapannya, kontribusi besar Kaltim sebagai pemasok batu bara nasional benar-benar sejalan dengan manfaat yang dirasakan masyarakat di daerah.[] ADVERTORIAL

Penulis: Rifky Irlika Akbar | Penyunting : Rasidah