Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) menunjukkan keseriusannya dalam memperkuat sistem penanggulangan bencana yang lebih adaptif, terstruktur, dan berbasis partisipasi masyarakat. Hal ini ditegaskan melalui pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana se-Kaltim tahun 2025 yang digelar pada Rabu (18/06/2025), bertempat di Ruang Rapat Tepian II, Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Samarinda.
Rakornis yang diselenggarakan oleh Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltim ini bertujuan menyatukan langkah dan membangun kesamaan persepsi antarpemangku kepentingan dalam menghadapi potensi bencana yang kian kompleks. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, yang sekaligus menyampaikan arahan kebijakan terkait penguatan mitigasi risiko kebencanaan.
Dalam sambutannya, Sri Wahyuni menekankan pentingnya mengubah pendekatan dalam menghadapi bencana. Ia mendorong seluruh instansi terkait untuk tidak lagi mengedepankan penanganan pascabencana semata, melainkan mengutamakan langkah-langkah preventif dan kesiapsiagaan yang terencana secara sistematis.
“Kita harus mulai meninggalkan pendekatan yang hanya fokus pada penanganan pascabencana. Kini saatnya kita memprioritaskan pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan sebagai bagian dari tata kelola risiko bencana yang lebih sistematis,” tegas Sri Wahyuni di hadapan peserta Rakornis.
Sebagai bentuk implementasi pendekatan baru tersebut, Sri Wahyuni mengusulkan agar setiap kabupaten dan kota di Kalimantan Timur menyusun kalender kebencanaan berdasarkan data historis, pola cuaca, dan karakteristik wilayah masing-masing. Kalender ini diharapkan menjadi acuan dalam menyusun rencana mitigasi yang lebih terukur dan tepat sasaran.
“Kalau di Kaltim, bencana yang paling sering kita alami adalah banjir dan tanah longsor. Hampir seluruh kabupaten dan kota mengalami bencana yang sama. Maka kita harus punya data yang presisi untuk bisa mencegah dan mengantisipasi,” jelasnya.
Lebih dari sekadar strategi teknis, Sri juga menyoroti pentingnya membangun budaya sadar bencana di tengah masyarakat. Menurutnya, keberhasilan penanggulangan bencana sangat ditentukan oleh partisipasi aktif semua pihak, bukan hanya BPBD atau pemerintah. “Kesadaran untuk mengurangi risiko dan menghadapi bencana harus menjadi budaya. Ini bukan hanya tanggung jawab BPBD, tapi seluruh elemen, termasuk masyarakat, swasta, dan dunia pendidikan,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah merupakan kunci penting dalam membentuk sistem penanggulangan bencana yang terintegrasi dan responsif terhadap tantangan yang ada. “Koordinasi antarsektor adalah kunci. Tanpa itu, upaya kita akan terpisah-pisah dan tidak efektif. Kita harus satu gerak, satu langkah,” pungkasnya.
Rakornis ini turut dihadiri oleh para Kepala Pelaksana BPBD dari kabupaten/kota se-Kaltim, sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah, serta Direktur Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana BNPB, Nadhirah Seha Nur, yang hadir secara daring untuk menyampaikan kebijakan strategis pemerintah pusat. Dalam arahannya, Nadhirah menyampaikan bahwa tantangan kebencanaan ke depan tidak hanya berkutat pada bencana alam, melainkan juga akibat perubahan iklim global, kerusakan lingkungan, dan urbanisasi yang tidak terkendali. Oleh karena itu, kebijakan pencegahan harus terintegrasi dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.
Kegiatan Rakornis ini diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam menyusun kebijakan penanggulangan bencana yang lebih progresif. Selain itu, hasil dari forum ini juga diharapkan mampu mendorong lahirnya program-program nyata di tingkat lokal, mulai dari pelatihan kesiapsiagaan masyarakat, penyusunan peta rawan bencana, hingga edukasi publik secara masif.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menegaskan komitmennya untuk terus mengawal penguatan sistem penanggulangan bencana yang tidak hanya cepat tanggap, tetapi juga proaktif dan partisipatif. Langkah ini penting untuk menciptakan daerah yang tangguh menghadapi bencana dan meminimalkan risiko terhadap kehidupan masyarakat.
Penulis: Himawan Yokominarno | Penyunting: Rasidah | ADV Diskominfo Kaltim
