Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
Koordinasi pertahanan Pakistan, Arab Saudi, dan Turkiye menguat setelah eskalasi serangan Houthi, sementara Islamabad tetap menyerukan penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi.
NEW YORK – Koordinasi pertahanan Pakistan, Arab Saudi, dan Turkiye menguat di tengah meningkatnya ketegangan dengan kelompok Houthi di Yaman. Situasi tersebut menjadi perhatian dalam Sidang ke-81 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Jumat (25/09/2026), ketika Perdana Menteri (PM) Pakistan Shehbaz Sharif menegaskan bahwa ancaman terhadap kesucian Mekkah dan Madinah merupakan garis merah.
Pernyataan Sharif disampaikan ketika mekanisme kerja sama pertahanan ketiga negara mulai diperkuat setelah penandatanganan Perjanjian Pertahanan Bersama Mekkah pada Agustus 2026. Perjanjian tersebut menetapkan bahwa serangan bersenjata terhadap salah satu negara anggota akan dipandang sebagai serangan terhadap seluruh anggota.
Dalam pidatonya di PBB, Sharif mengecam serangkaian serangan Houthi terhadap Arab Saudi. Ia menyatakan ancaman terhadap dua kota suci umat Islam tidak dapat diterima. Pernyataan itu juga menegaskan dukungan Pakistan kepada Arab Saudi di tengah eskalasi kawasan.
Pihak Houthi, sebagaimana diberitakan dalam sumber asal, membantah tuduhan telah menyerang kota suci tersebut dan menyebut tudingan itu sebagai kebohongan yang keji.
Penguatan kerja sama pertahanan terlihat dari pertemuan para pimpinan militer Pakistan, Arab Saudi, dan Turkiye di Riyadh pada Jumat. Pertemuan tersebut membahas peningkatan pertukaran intelijen, koordinasi militer, perkembangan ancaman keamanan yang dihadapi Arab Saudi, serta penerapan komitmen pertahanan kolektif.
Kerja sama itu berlangsung ketika ketiga negara mulai membangun mekanisme kelembagaan untuk menjalankan perjanjian pertahanan bersama. Pada pertemuan sebelumnya di Istanbul, ketiganya sepakat memperkuat kerja sama pertahanan dan membentuk sekretariat di Arab Saudi.
Meski demikian, Pakistan dan Turkiye masih berhati-hati untuk terlibat langsung dalam konflik Arab Saudi dengan Houthi. Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan membuka kemungkinan dukungan dalam bentuk tertentu, termasuk intelijen, logistik, atau amunisi, bergantung pada tingkat ancaman.
“Dengan bantuan militer yang lebih ekstensif dimungkinkan tergantung pada skala ancaman,” kata Erdogan.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Pakistan juga menyatakan serangan terhadap Arab Saudi dapat membuat perjanjian pertahanan Mekkah mulai berlaku. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa eskalasi serangan terhadap wilayah Arab Saudi berpotensi menguji komitmen pertahanan kolektif ketiga negara.
Di tengah meningkatnya koordinasi keamanan tersebut, Sharif tetap menyerukan penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi. Dalam pidatonya, ia juga menyoroti berbagai konflik lain di Timur Tengah, termasuk situasi Palestina serta agresi Israel terhadap Lebanon dan Suriah.
Sharif turut mengingatkan kembali peran Pakistan dalam upaya mediasi konflik Amerika Serikat (AS)-Iran. Islamabad sebelumnya berupaya menghasilkan Nota Kesepahaman Islamabad antara Washington dan Teheran, meskipun kesepakatan tersebut kemudian tidak bertahan.
“Namun, di tengah gemuruh rudal, drone, dan senjata, suara untuk diplomasi harus bergema lebih keras dan lebih kuat,” ujar Sharif.
Ia juga menyoroti pentingnya menjaga jalur pelayaran strategis di kawasan. Menurut Sharif, Selat Hormuz dan jalur Bab al-Mandeb merupakan urat nadi ekonomi global yang harus tetap terbuka dan aman.
Pernyataan tersebut memperlihatkan dua jalur yang berjalan bersamaan dalam respons Pakistan terhadap ketegangan kawasan, yakni memperkuat kerja sama pertahanan dengan Arab Saudi dan Turkiye sekaligus mempertahankan dorongan diplomatik untuk mencegah konflik meluas. []
Redaksi 03
