Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
Sebanyak 40 penyandang disabilitas mengikuti pelatihan untuk memasuki industri ringan, sementara sekitar 50 perusahaan disiapkan sebagai mitra perluasan penempatan kerja.
KENDARI – Sebanyak 40 penyandang disabilitas tengah dipersiapkan memasuki sektor industri ringan melalui program pengenalan dan pelatihan kerja di Balai Perluasan Kesempatan Kerja (BPKK) Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra). Program tersebut diperkuat dengan rencana mempertemukan peserta dan sekitar 50 perusahaan yang berkomitmen membuka kesempatan kerja inklusif.
Penguatan akses kerja itu menjadi perhatian Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli saat meninjau program pemberdayaan tenaga kerja di BPKK Kendari, Rabu (05/08/2026).
Para peserta dibekali keterampilan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja sebelum menjalani proses penempatan. Langkah tersebut diarahkan agar penyandang disabilitas tidak hanya memperoleh pelatihan, tetapi juga memiliki jalur yang jelas menuju dunia kerja.
Yassierli menilai kompetensi menjadi faktor utama agar penyandang disabilitas mampu bersaing dan memenuhi standar kebutuhan perusahaan.
“Isu paling penting yang sedang diperjuangkan saat ini adalah pelatihan dan pembekalan terkait penyandang disabilitas agar mereka memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja,” ujar Yassierli.
Untuk memperluas peluang penempatan, BPKK Kendari akan menyelenggarakan kegiatan di Makassar yang mempertemukan sekitar 50 perusahaan yang berkomitmen mempekerjakan penyandang disabilitas.
Pertemuan tersebut diharapkan memperkuat hubungan antara program pelatihan dan kebutuhan tenaga kerja di perusahaan. Kolaborasi pemerintah dan dunia usaha juga dibutuhkan agar peserta memperoleh kesempatan bekerja sesuai kompetensi yang telah dipelajari.
Menaker menegaskan, sebagaimana diberitakan Kementerian Ketenagakerjaan, Rabu, (05/08/2026), BPKK Kendari memiliki wilayah kerja yang luas sehingga harus berperan lebih aktif dalam membangun jejaring penempatan tenaga kerja.
Menurut dia, balai tidak cukup hanya menyelenggarakan pelatihan. BPKK juga harus menjadi penggerak kerja sama dengan pemerintah daerah, perusahaan, komunitas, dan pemangku kepentingan lainnya untuk membuka kesempatan kerja bagi masyarakat.
“Balai ini diharapkan tidak hanya menjadi pusat pelatihan, tetapi juga motor penggerak kolaborasi untuk masyarakat di wilayah kerjanya melalui berbagai tugas dan fungsi yang maksimal,” katanya.
Yassierli juga meminta seluruh balai di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), baik BPKK maupun Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP), lebih proaktif merancang program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Perhatian khusus perlu diberikan kepada kelompok yang masih menghadapi hambatan dalam mengakses pelatihan dan pekerjaan, termasuk penyandang disabilitas.
“Kami terus mendorong balai-balai, baik BPVP maupun BPKK di seluruh Indonesia agar lebih proaktif dalam memberikan kontribusi nyata, terutama bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus dalam dunia kerja,” tutupnya.
Pelatihan 40 penyandang disabilitas dan keterlibatan sekitar 50 perusahaan diharapkan menjadi awal terbentuknya jalur penempatan kerja yang berkelanjutan. Program tersebut juga diharapkan mendorong semakin banyak perusahaan menyediakan lingkungan kerja yang setara, aman, dan terbuka bagi penyandang disabilitas. []
Redaksi
