Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
Kemnaker menggandeng GreatNusa, BINUS University, dan Microsoft Indonesia untuk memperkuat keterampilan AI ketika kemampuan tersebut mulai menjadi standar baru perekrutan tenaga kerja.
JAKARTA – Penguasaan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) mulai menjadi standar baru dalam perekrutan tenaga kerja di Indonesia. Sebanyak 69 persen pimpinan perusahaan disebut enggan merekrut kandidat yang belum memiliki kemampuan AI, sehingga pemerintah memperkuat pelatihan, sertifikasi, dan akses kerja bagi talenta digital.
Kebutuhan tenaga kerja dengan keterampilan AI di Asia Tenggara juga meningkat hingga 2,4 kali lipat berdasarkan data LinkedIn. Perubahan tersebut menunjukkan kemampuan memanfaatkan teknologi tidak lagi sekadar menjadi nilai tambah, tetapi telah berkembang menjadi kebutuhan utama dalam menghadapi persaingan pasar kerja.
Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggandeng GreatNusa yang diluncurkan oleh Universitas Bina Nusantara (BINUS University) dan Microsoft Indonesia. Kolaborasi itu diperkenalkan dalam kegiatan AI Career Boost Day 2026 bertema “Kolaborasi AI dan Talenta Indonesia: Meningkatkan Kompetensi, Memperluas Kesempatan Kerja”, sebagaimana dilansir Kementerian Ketenagakerjaan, Selasa, (28/07/2026).
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan perusahaan teknologi diperlukan untuk menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang sesuai dengan kebutuhan industri.
“Transformasi digital tidak bisa kita hindari. Karena itu, kita harus memastikan tenaga kerja Indonesia memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri. Kolaborasi dengan dunia pendidikan dan sektor teknologi menjadi langkah penting untuk mempercepat lahirnya talenta digital yang siap bersaing di tingkat global,” ujar Yassierli saat membuka kegiatan tersebut di Jakarta.
Menurut Yassierli, perkembangan AI tidak seharusnya hanya dipandang sebagai ancaman terhadap keberlangsungan pekerjaan. Teknologi tersebut juga berpotensi melahirkan berbagai profesi baru yang membutuhkan keterampilan digital dan tingkat kompetensi lebih tinggi.
Mengacu pada laporan World Economic Forum Future of Jobs Report 2025, sekitar 92 juta pekerjaan diproyeksikan terdampak disrupsi teknologi hingga 2030. Namun, pada periode yang sama diperkirakan muncul sekitar 170 juta pekerjaan baru berbasis teknologi.
Yassierli juga menegaskan perkembangan AI tidak serta-merta menjadi penyebab utama pemutusan hubungan kerja (PHK). Berdasarkan studi Anthropic pada 2026, keputusan PHK dapat dipengaruhi berbagai faktor, antara lain kondisi bisnis, daya saing perusahaan, dan situasi makroekonomi.
“Otomasi berbasis AI hanyalah salah satu faktor, bukan penyebab utama,” ujarnya.
Sebagai bagian dari peningkatan kompetensi tenaga kerja, Kemnaker mengoptimalkan Balai Latihan Kerja (BLK) di berbagai daerah. Pelatihan diberikan mulai dari tingkat dasar hingga lanjutan, termasuk dalam bidang smart operation, melalui pembelajaran tatap muka maupun daring.
Kemnaker juga mengembangkan bursa kerja daring untuk mempercepat pencocokan antara kompetensi pencari kerja dan kebutuhan perusahaan. Pelatihan, sertifikasi, dan akses terhadap lowongan kerja akan diarahkan menjadi satu ekosistem yang saling terhubung.
“Kami ingin pelatihan, sertifikasi, dan akses terhadap peluang kerja menjadi satu ekosistem yang saling terhubung. Dengan begitu, masyarakat tidak hanya memperoleh keterampilan, tetapi juga memiliki jalur yang lebih cepat untuk masuk ke dunia kerja,” kata Yassierli.
Yassierli menilai pemanfaatan AI dapat mendorong pertumbuhan lapangan kerja apabila didukung ekosistem pengembangan talenta yang kuat. Ia mencontohkan Kota Hyderabad di India yang mampu mencatat pertumbuhan perekrutan tenaga kerja hingga 11 persen setelah membangun ekosistem digital terintegrasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan industri.
“Kalau kita mampu membangun ekosistem pengembangan talenta digital dengan baik, pelua ng yang sama juga bisa kita raih. Yang dibutuhkan adalah kolaborasi, keberanian beradaptasi, dan kesiapan SDM untuk menguasai teknologi baru,” katanya.
Di tengah percepatan pemanfaatan AI, tenaga kerja juga diminta memperkuat kemampuan yang menjadi keunggulan manusia, seperti empati, berpikir kritis, mengambil keputusan, dan berkolaborasi. Kompetensi tersebut dinilai tetap dibutuhkan meskipun teknologi terus berkembang.
” No algorithm can replace empathy; no data set can replicate wisdom . AI harus dimanfaatkan untuk memperkuat kualitas manusia sehingga mampu mendukung terwujudnya visi Indonesia Emas 2045,” pungkas Yassierli.
Kolaborasi pemerintah, lembaga pendidikan, dan industri diharapkan memperluas kesempatan masyarakat memperoleh keterampilan digital serta mempercepat masuknya tenaga kerja Indonesia ke sektor-sektor pekerjaan baru berbasis teknologi. []
Redaksi
